Ekonomi

Beranda Ekonomi

Menteri Keuangan Gagal Menjaga Perekonomian Dalam Negeri

0

RadarKotaNews – Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati pada Juni lalu di hadapan DPR mengatakan jika pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat pada tahun 2018 dikisaran Rp 13.400, hingga 13.700. Dan pada tahun 2019 pelemahannya di kisaran Rp 14.000.

Namun, belum habis tahun 2018, rupiah sudah melampaui kisaran Rp 14.000 bahkan sampai Rp 14.400 per Dolar AS.

Menanggapi itu, Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) yang terdiri dari Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik (Kaki Publik) bersama Lembaga Center for Budget Analysis (CBA) menilai, di balik melemahnya rupiah yang terus keluar melampaui batas kisaran yang dikatakan Menkeu, membuat Sri Mulyani keluar dari batas kesadaran dirinya.

Sebab Sri mengatakan, di balik lemahnya rupiah, negara untung sebesar Rp 8 Triliun. Padahal, sebenarnya PLN rugi dan harga sembako naik melampau batas.

Alaska menilai, untung negara yang dikatakan Menkeu tersebut membuktikan tingkat kecerdasan Sri Mulyani kali ini melampaui batas, sehingga kecerdasan tersebut seperti menghilangkan fakta bahwa negara berada pada kerugian yang nyata.

Pada kenyataanya, meskipun lemahnya Rupiah berdampak pada penambahan pendapatan negara, namun akibat melemahnya Rupiah membuat BI turut turun tangan mendorong agar rupiah kembali menguat dengan menggelontorkan uang sebesar Rp 18 Triliun, untuk intervensi pada pasar sekunder.

“Sementara di pasar primer yang bukan dalam konteks intervensi, BI telah mengeluarkan dana sebesar Rp 42 triliun. Sedangkan, Cadangan Devisa Negara sejak tiga bulan terakhir mengalami penurunan sebanyak USD 5,1 Miliar dari bulan April sebesar USD 124,9 Miliar dan pada akhir Juni menjadi sebesar USD 119,8 Miliar,” kata Koordinator Alaska, Adri Zulpianto dalam keterangan, Sabtu (14/07).

Parahnya, lanjut Adri, akibat pelemahan Rupiah yang melampaui kisaran Menteri Keuangan, membuat PLN sebagai BUMN justru merugi sebesar Rp 6 Triliun karena biaya operasional yang tembus hingga Rp 10 Triliun.

Hal ini terjadi karena disetiap pelemahan Rupiah sebesar Rp 100, maka biaya produksi PLN meningkat sebesar Rp 1,3 Triliun.

Konsekuensinya, laba yang didapatkan oleh PLN akan berkurang, sehingga bukan tidak mungkin apabila berkurangnya laba PLN, maka tarif listrik bagi rakyat pun akan kembali dinaikkan seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya ketika laba PLN merosot 71,67 persen dari sebesar Rp 15.6 triliun menjadi Rp 4,42 triliun.

“Dari kemerosotan laba PLN, Alaska menilai pelemahan Rupiah pun berimbas pada biaya untuk bertahan hidup yang terus meningkat. Kenaikan harga telur pun sudah mengawali efek lemahnya Rupiah yang kemudian akan kuat berimbas pada kenaikan harga di sektor industry makanan.”

Kemudian, menyusul pada kenaikan sektor manufaktur dan ritel dalam negeri, yang mengandalkan bahan produksinya dari sektor import.

Maka dari itu, pihaknya menilai Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan telah gagal menjaga perekonomian dalam negeri, karena selama ini Sri Mulyani terlalu focus ber-utang dan mengimport dari luar negeri ketimbang mengembangkan ekonomi dalam negeri dengan menggencarkan eksport barang jadi dan mengembangkan sumber daya alam dalam negeri dengan harga yang tidak diberi murah kepada negara lain.

“Kami menilai bahwa kegagalan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan selama ini ditengarai karena terlalu fokus membuat kebijakan ekonomi dalam negeri lebih menguntungkan bagi negara lain ketimbang menguntungkan sektor ekonomi dalam negeri yang dapat menguntungkan bangsa dan Negara Indonesia,” kata dia. (meli)

Riza Patria: Bukan Ekonomi Yang Meroket Tapi Harga Kebutuhan

0

RadarKotaNews – Politikus Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria menyinggung janji Presiden Joko Widodo tahun 2015 yang mengatakan ekonomi di Indonesia akan meroket.

Dirinya menilai, bukan ekonomi di Indonesia yang meroket, melainkan harga-harganya.

“Sekarang yang meroket bukan ekonominya, tapi harganya. Misalnya, harga listrik meroket, sembako meroket,” kata dia dalam acara diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (12/7/18).

Ia berpandangan jika Indonesia saat ini dihadapkan masalah ekonomi pelik. Dimana daya beli masyarakat sangat rendah. Tidak hanya kelas menengah ke bawah, tapi juga menengah ke atas.

Belum lagi, kata dia, ditambah masalah berat, pelemahan rupiah. “Ini berimplikasi semua sektor, terhadap pengusaha swasta, BUMN, pemerintah hutangnya akan bertambah, bunganya bertambah,” kata dia.

Tidak sampai disitu, dirinya juga mempersoalkan jika saat ini lapangan pekerjaan semakin sulit. Bahkan ia merasa heran, di tengah masalah ini, pemerintah justru mengambil tenaga kerja asing.

“Saya ke Morowali, satu pesawat hampir semua tenaga asing. Lebih dari 70 persen.” (Wawan)

Rizal Ramli: Gali Lubang Tutup Jurang

0
Ekonom Senior Rizal Ramli/Net

RadarKotaNews – Kondisi perekonomian Indonesia saat ini sudah lampu kuning (gali lubang tutup jurang) karena primary balance negatif, debt service ration sudah 39%, tak ration hanya 10%an karena pengelolaan fiskal tidak frudent atau ugal-ugalan, trade accoaunt, service accoaut dan current account semuanya negatif. Disamping US Fed Rate, itulah alasan utama kenapa kurs Rupiah terus anjlok.

Demikian pendapat pakar ekonomi, Dr. Rizal Ramli, dalam diskusi publik dengan mengangkat tema “Rupiah Rontok Harga Meroket Arahnya Kemana???”, di Kantor Sekber Indonesia Jalan Kemuning, Taman Amir Hamzah, Menteng, Jakarta, rabu (11/07) malam.

Dikatakan RR, ada menteri keuangan yang selalu ngomong bolak balik, kami prudent, kami prudent. I’m sorry you’re not prudent!

Selain itu pemerintah juga sering membangga-banggakan kondisi perekonomian Indonesia. Padahal kata dia, bila dilihat dari sisi neraca perdagangan, Indonesia mengalami defisit dalam beberapa bulan terakhir. Ini sebetulnya sudah setengah merah. Kami sopan saja, hati-hati untuk bilang prudent. Ini sudah setengah merah, dan ini sudah kami bilang akhir tahun lalu.

“Ini sama sekali tidak prudent, kalau ada menteri yang bilang prudent-prudent, apanya yang prudent. Kalau prudent ini angkanya positif, bukan negatif.”katanya.

Ada startegi yang mampu mengurangi hutang Indonesia mencapai USD 10 miliar atau setara Rp 139,7 triliun (Rp 13.967 per USD) di 2019. Strateginya ini dipakai pada saat pemerintahan Gusdur saat itu ialah dengan pertukaran.

Pasalnya, Kita tidak bisa bertindak untuk hutang ini hanya dengan menjadi good boy, yang bayar hutang pada waktunya. Karena beban hutang kita sudah kebanyakan. “Kita harus berani inovatif. Manajemen mengelola hutang dengan inovatif.” Kita tukar hutang mahal dengan hutang murah dan sebagainya, banyak cara.

“Tidak bisa lagi sekedar good boy dipuji-puji sama asing.”tegasnya.(wawan)

KEIN: Empat Sektor Prioritas Untuk Memajukan Ekonomi Indonesia

0

RadarKotaNews – Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Soetrisno Bachir, mengatakan, jaman Presiden AS Obama, beberapa perusahaan sudah di Ballout. Jaman Presiden Trump, negara AS sebagai induk perekonomian dunia sangat proteksionis pada produk-produk asing.

“Indonesia harus melihat keadaan Indonesia itu sendiri seperti SDA dan SDM. Indonesia merupakan pusat energi dan pangan.”kata dalam diskusi Dialektika ICMI dengan mengangkat thema “Ekonomi pasar pancasila dan pemberdayaan ekonomi umat” Kantor Pusat Pertemuan ICMI Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarat, Rabu (11/07)

Guna membangun perekonomian di Indonesia, KEIN memberikan solusi-solusi yaitu dengan roadmap industrialisasi sampai dengan 2045.

Selain itu, dirinya juga menemukan 4 sektor prioritas guna memajukan ekonomi Indonesia dan sudah diuji di 8 PTN di Indonesia. Pertama kata dia, agro industri. Kedua maritim dan kelautan. Ketiga industri tourisme. Keempat demografi (kreatif & digital).(fy)

Indonesia Perlu Ekonomi Pasar Pancasila

0

RadarKotaNews – Ketum ICMI, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, ingin membahas kebijakan ekonomi Indonesia dimana agar sesuai dengan norma-nomor Pancasila.

“Saya pernah menulis terkait konstitusi ekonomi. Konstitusi bukan hanya UUD namun juga Pancasila.”kata Jimly dalam diskusi Dialektika ICMI dengan mengangkat thema “Ekonomi pasar pancasila dan pemberdayaan ekonomi umat” Kantor Pusat Pertemuan ICMI Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarat, Rabu (11/07)

Menurut dia, untuk mencegah ekonomi kita agar tidak menjurus kepada sistem kapitalis, maka kita perlu Ekonomi Pasar Pancasila. Baik pasar politik maupun pasar ekonomi harus dikontrol oleh sistem tertinggi di negara ini yakni Pancasila dan UUD 1945.(wawan)

Kemenkeu dan BI Wajib Mengingatkan Diri Terkait Stabilitas Nilai Tukar Rupiah

0
Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo/Ist

RadarKotaNews – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendesak sejumlah lembaga negara dan kementerian terkait, terutama Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, untuk segera bertindak mengatasi merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet mengatakan hal itu di Jakarta, Jumat (29/06), menanggapi terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga melampaui Rp14.300 dalam beberapa hari terakhir.

Bamsoet juga mengutip, nilai tukar rupiah terhadap dolar di Bank Indonesia pada penutupan hari Jumat ini berada pada Rp14.332 per dolar, sementara itu di pasar spot berada pada angka Rp14.303 per dolar.

Menurut Bamsoet, merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dipengaruhi oleh beberapa hal termasuk faktor internal, seperti perang dagang Amerika Serikat dan China yang semakin meningkat, hambatan perdagangan di India dan Uni Eropa, serta kenaikan harga minyak mentah dunia.

Lembaga negara dan kementerian terkait, terutama Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, kata dia, harus segera melakukan langkah-langkah antisipatif yang cermat untuk mengatasi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.

“Kemenkeu dan BI harus berkomitmen dalam menyiapkan solusi dan langkah-langkah mitigasi agar pergerakan kurs dapat kembali normal serta lebih cermat mengawasi berbagai aspek yang mempengaruhi,” kata Bamsoet.

Politikus Partai Golkar itu menambahkan, Kemenkeu dan BI juga wajib mengingatkan diri sendiri, bahwa stabilitas nilai tukar menjadi suatu hal yang penting.

“Komisi XI DPR yang membidangi keuangan agar segera menghubungi mitra kerjanya itu untuk segera bergerak,” katanya.

Bamsoet juga mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk memberikan insentif ekspor, guna mendapatkan surplus perdagangan sekaligus mengurangi neraca keseimbangan primer negatif.

Di sisi lain, Bamsoet juga berharap, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) harus lebih proaktif dan progresif dalam melakukan langkah-langkah hubungan kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara-negara maju, agar para pengusahanya datang menanamkan modalnya di Indonesia.

Menurut dia, langkah-langkah dari BKPM sangat diperlukan guna meningkatkan investasi ke dalam negeri, sehingga arus modal masuk dan dapat membantu memperbaiki nilai tukar rupiah.

“Saya berharap komisi-komisi terkait di DPR RI dapat mengingatkan mitra kerjanya,” katanya.(mel)

Aksi Pasar Murah Mahasiswa, Solusi Untuk Negeri

0

RadarKotaNews – Aliansi BEM Seluruh Indonesia Wilayah Jabodetabek dan Banten gelar Aksi sosial Pasar Murah Mahasiswa, bertajuk “Pasar Murah Mahasiswa, Solusi Untuk Negeri”. Bertempat di Kampung Akuarium, Jakarta Utara, Minggu (10/06)

Jumlah paket yang dibagikan sebanyak 200 paket sembako seharga Rp10.000/ paket. Adapun isi paket tersebut adalah beras 3 kg, minyak goreng 1 liter, gula pasir 1/2 kg, teh celup 1 bungkus, dan 1 botol sirup.

Kupon tersebut mulai disebarluaskan ke masyarakat yang berada di blok A, B dan C pada pukul 11.00 WIB oleh beberapa perwakilan mahasiswa. Sementara sebagian lainnya mempersiapkan stand penukaran sembako di halaman Mushola Al Makmur Akuarium.

Pada pukul 13.26 WIB dilakukan upacara pembukaan Pasar Murah Mahasiswa oleh Rivaldi (STIAMI) selaku pewara. Dilanjutkan dengan pembacaan tilawah oleh Alif (Universitas Yarsi) pada pukul 13.28 WIB.

Pada pukul 13.35 WIB, mahasiswa bersama masyarakat menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Totalitas Perjuangan yang dipandu oleh Erfan (UNJ). Acara pun dilanjutkan dengan sambutan dari Moh. Wildan Habibi (Koorwil BEM se-BSJB) dan Pak Topas (Ketua RT) hingga pukul 13.39 WIB.

Selanjutnya pada pukul 13.39 WIB dilakukan penyerahan sembako secara simbolis oleh Wildan kepada Pak Topas. Akhirnya pada pukul 13.43 WIB pembagian paket sembako pun dibuka. Perwakilan mahasiswa yang turut hadir terdiri dari STEI Tazkia, STEI SEBI, IPB, UNJ, Universitas Yarsi, STIAMI, dan Polimedia. Pembagian sembako pun berlangsung dengan lancar dan tertib. Acara pun selesai pada pukul 14.25 WIB dan ditutup oleh pewara. Selanjutnya dilakukan foto bersama pada pukul 14.35 WIB.

Ketua BEM UNJ 2018 yang juga Koordinator Wilayah BEM se-Jabodetabek dan Banten, Moh. Wildan Habibi sangat bersyukur sebab aksi ini mendapat tanggapan positif dari warga Kampung Akuarium yang mendukung aksi tersebut. Harapannya semoga aksi ini bisa menjadi salah satu solusi dari permasalahan kenaikan harga bahan pokok yang sedang terjadi di Indonesia.

“Mahasiswa jangan hanya membela ketidakadilan, namun merealisasikan tindakan sosial seperti ini. Mahasiswa harus menjadi garda terdepan dari masyarakat. Ditangan mahasiswa negara ini dapat menjadi lebih baik. Jangan pernah lelah, lengah dan mudah menyerah. Karena Rakyat bersama Mahasiswa”, ujarnya.(fy)

Pasar Murah Mahasiswa, Solusi Untuk Negeri

0

RadarKotaNews – Gejolak harga pangan mulai dirasakan masyarakat Indonesia. Mulai banyak bahan pangan yang naik. Padahal ketika kita meninjau beberapa waktu yang lalu, para petani melakukan panen raya.

Namun sangat disayangkan pemerintah malah melakukan impor besar-besaran. Alasannya adalah untuk menjaga pasokan pangan dan stabilitas harga pada bulan Ramadan. Alhasil, kenaikan harga masih saja terjadi.

Di samping itu, stok pangan di bulog pun kosong. Yang jadi pertanyaan adalah untuk apa impor besar-besaran itu?

Maka dari itu kami mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia Wilayah Jabodetabek dan Banten melakukan aksi “Pasar Murah Mahasiswa” sebagai sebuah sindiran bagi pemerintah yang tak bisa memberikan solusi bagi masyarakat.

Tujuan diadakannya Pasar Murah Mahasiswa ini adalah guna membantu masyarakat yang perekonomiannya tergolong rendah agar tidak sulit membeli bahan pangan murah.

“Pasar Murah Mahasiswa ini akan diadakan pada Minggu, 10 Juni 2018 di salah satu daerah di Jakarta.”kata Koordinator Wilayah BEM se-Jabodetabek dan Banten yang juga Ketua BEM UNJ, Moh. Wildan Habibi di jakarta, Kamis (07/08).

Dikatakan Wildan, selama negeri ini masih merintih, maka disitu pula mahasiswa akan terus bergerak. Karena berdiam diri ketika ada hal yang salah merupakan pembenaran atas kesalahan itu sendiri.(fy)

Misbakhun Ajak Mahasiswa Berperan Mensosialisasikan Program Transaksi Non-Tunai Kepada Masyarakat

0

RadarKotaNews, Jawa Timur – Anggota Komisi XI DPR RI Muhamad Misbakhun mengajak mahasiswa dan pemuda untuk membiasakan berbelanja dan bertransaksi secara non-tunai karena lebih praktis dan aman.

“Mahasiswa sebagai agen perubahan bangsa harus dapat berperan menyosialisasikan program transaksi non-tunai kepada masyarakat,” kata Muhammad Misbakhun melalui siaran persnya yang diterima di Jakarta, Minggu (03/06)

Menurut Misbakhun, program transaksi non-tunai ini adalah bentuk penyederhanaan dalam bertransaksi di tengah masyarakat dan di Indonesia yang saat ini berkembang sistem digitalisasi sehingga mendukung program transaksi non-tunai.

“Gerakan transaksi non-tunai adalah program bersama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Bank Indonesia (BI), yang salah satu sasarannya adalah mahasiswa dan pemuda.”kata Misbakhun dalam seminar nasional bertajuk “Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Bertransaksi Non-tunai” di Universitas Merdeka (Unmer) Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu (02/06)

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, persaingan global menuntut perbaikan dan kecepatan, termasuk dalam bertransaksi sehingga Presiden Joko Widodo mendorong seluruh kementerian dan lembaga untuk mulai beralih menggunakan transaksi non-tunai dalam proses keuangan.

“Masyarakat tidak perlu khawatir soal transaksi non-tunai, karena sistem pembayarannya dioperasikan secara langsung oleh BI, yakni bank sentral yang fungsinya mengelola devisa, menjaga stabilitas harga, dan nilai tukar rupiah,” katanya.

Menurut Misbakhun sistem pembayaran non-tunai diatur dalam UU Bank Indonesia, pasal 1 Ayat (6), yakni BI berwenang untuk menetapkan kebijakan, mengatur, melaksanakan, memberi persetujuan, perizinan, dan pengawasan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.

BI, kata dia, memiliki lima peran dalam sistem pembayaran yang aman dan efisien, yakni sebagai pengawas, operator, fasilitator, regulator, dan perizinan. “Arah sistem pembayaran di Indonesia saat ini diberikan pilihan dan kemudahan dalam bertransaksi sehingga perlu dimanfaatkan dengan baik,” ujarnya.(fy)

Launching Aplikasi Pay Tren E-Money 2018

0

RadarKotaNews – Ketua Majelis Ulama Indonesis (MUI) Pusat, Kh. Maaruf Amin mengatakan, menghilangkan kemiskinan dan memberdayakan umat adalah kewajiban para ulama dan kita semua.

“lahirnya modernisasi aplikasi pembayaran yaitu Paytren E Money merupakan wujud kebangkitan umat,”kata Maaruf Amin dalam acara Tasyakuran dan Launching Aplikasi Pay Tren E-Money 2018 di Al Maaidah Building Pondok Pesantren Tanfiz Daarul Quran Jalan Thamrin, Cipondoh, Tangerang, Banten, Jumat (01/06).

Ditepat yang sama Mentri Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi RI, Eko Putra Sanjojo mengatakan, Kita harus bangga karen Pesantren dapat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi.

Tidak hanya itu Menkominfo RI, Rudiantara, MBA juga menyampaikan selamat kepada Kh. Yusuf Mansur terhadap peluncuran Paytren E Money sarana atau alat untuk mendapatkan layanan keuangan.(adrian)

Popular Posts

My Favorites

Mengecam Pelaporan dan Kriminalisasi I Wayan Suardana (Gendo) Aktivis Tolak Reklamasi

Radarkotanews.com. Jakarta - Kita ketahui beberapa kasus kriminalisasi ITE seperti yang di alami Ketua Kontras Haris Azhar, Prita Mulyasari seorang ibu rumah tangga yang...