Dua Kali Gugatan EC di Tolak, Tiba – Tiba PN Cikarang Ingin Melakukan Eksekusi?

RadarKotaNews – Pengacara LBH, Nelson Simamora mengatakan bahwa warga kampung Pilar terdapat 2 RT yaitu RT. 001 dan RT. 004, warga sudah tinggal disana sejak tahun 1960an dan saat ini sudah ada 120 KK yang mengontrak.

Menurut Nelson, pada tahun 1997 warga kampung Pilar melakukan proses ajifikasi dalam rangka program nasional agraria yaitu program sertifikasi tanah yang dibiayai oleh bank dunia dan warga melakukan sertifikasi namun tidak keluar. Namun yang keluar 2 (dua) sertifikat itu.

Sementara pada tahun 2004 warga digugat oleh Edy Candra dengan perkara 1437 dan 1438, namun kemudian gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima padah tahun 2005 dikuatkan oleh putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan No.327, dan kemudian di kasasi oleh Edy Candra yang intinya dia meminta agar di tolak.

“Pada saat kasus tersebut di proses dia melakukan gugatan kembali namun di tolak pada Tahun 2007,”kata Nelson Simamora saat audensi bertajuk “Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, terkait Putusan No.0234/Pdt.G/2011/PN Bekasi,” yang digelar oleh Forum Warga Pilar Tertindas (Fowapti) di kantor LBH Jakarta Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (9/10)

Lanjut Nelson, tiba- tiba pada tanggal 13 Agustus 2019 keluar surat No.11.U23 /1581/HK.02/VIII/2019 yang intinya ada Rapat Koordinasi dalam rangka pelaksanaan eksekusi yang mengundang camat Polisi dan Kodim dan disertakan Lurah yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Cikarang.

Namun kata dia, warga kaget karena gugatan Edy Candra di tolak, namun kok bisa Pengadilan ingin melakukan eksekusi? Karen itu, kami menduga surat ini fiktif, karena tanggal putusan dan tanggal beredarnya surat tidak sama, dan kami menduga ini hanya permainan hukum saja yang dilakukan oleh Edy Candra dan para lawyernya.

“Saya berharap rekan-rekan semua bisa mencari data dan informasi terbaru terkait Putusan Nomor : 0234/Pdt.G/2011/PN Bekasi, Putusan PN Bekasi Nomor : 348/Pdt.G 2004/PN Bks, beserta turunan Putusan PN Bekasi Nomor : 221/Pdt.G/2006 PN Bks, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor : 327/PDT/2005/PT BDG, Putusan MA Nomor : 1570 K/Pdt/2007 serta Putusan Perkara Eksekusi Nomor : 4/Del.Eks/2019/PN Ckr, Nomor : 57/EkS/2011/PN Bks Jo. Nomor : 234/Pdt.G/2011/PN Bks, surat yang berisi perintah ekekusi.”pesan Nelson. (Dirga)