Darurat Kekerasan Terhadap Anak, Pantaskah Pelaku Diberi Hukuman Berat?

Foto: Sahlan Tubaka /ist

Oleh : Sahlan Tubaka, S.H., M.H.

Sangat tragis dan akan menjadi Darurat kekerasan terhadap Anak, hal ini penulis mengawali suatu tulisan karena akhir-akhir ini kekerasan terhadap anak semakin meningkat khususnya di Kab Kep Sula dan Kota Ternate. begitu saya dan pembaca mendengar, melihat dan mencari berita melalui media cetak dan elektronik terkait peristiwa yang menimpa anak-anak kita yang mengalami kekerasaan secara fisik maupun non fisik.

Dalam sebulan ini berbagai pemberitaan melalui media cetak bahkan di Kabupaten Kepulauan Sula, penyampaian Wakapolres yang menghadiri diskusi oleh Komonitas Bacarita (KABAR) dengan Tema Darurat Kekerasan Terhadap Anak, dalam penyempaiannya Pencabulan dan Kekerasaan terhadap anak pada Tahun 2019 saat ini telah terdapat 33 (tiga puluh tiga) kasus dari Bulan Januari sampai dengan September 2019. Sehingga dengan data tersebut adanya peningkatan kasus terhadap kekerasan anak dibawah umur dari tahun sebelumnya.

Terkait dengan peningkatan kasus diatas, hati orang tua mana yang tidak miris mendengar menjamurnya kabar kekerasan terhadap anak yang kini marak terjadi di Kabupaten Kepulauan Sula dan Kota Ternate?. saya membayangkan bagaimana perasaan orang tua korban melihat trauma dan penderitaan anak mereka yang akan dia tanggung seumur hidup. Orang tua maupun keluarga tidak akan bisa menghilangkan trauma pisikologi yang di alami oleh anaknya.

PENINGKATAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

Untuk peratama kalinya majalah Inggris The Economist membuat peringkat mengenai Negara-negara dalam menangani berbagai kejahatan terhadap mereka (pelaku) yang melakukan penganiayaan seksual terhadap anak dibawa umur. Negara Indonesia dimasukan dalam kuartal sehingga Indonesia masuk dalam peringkat dikuartal ke empat dengan nilai 47 (empat puluh tujuh) atau masuk peringkat 32 (tiga puluh dua) dari 40 (empat puluh) Negara yang menangani kasus kekerasan terhadap anak.

Sedangkan data yang dimiliki oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KOMNAS PA) Maluku Utara, kekerasan terhadap anak di Propinsi Maluku Utara dan khususnya di Kabupaten Kepulauan Sula memiliki peringkat pertama, kemudian peringkat kedua disusul oleh Kota Tenate, sedangkan ketiga adalah Kabupaten Taliabu, Halut diperingkat ke empat, sedangkan Kabupaten Halsel ke lima dan Kota Tidore Kepulauan diperingkat ke enam, untuk Morotai tidak signifikan, sedangkan Kabupaten Halteng dan Haltim minim dalam kasus kekerasan terhadap anak.

Menyandang status kota layak anak tak jadi jaminan untuk turunya angka kekerasan terhadap anak di beberapa Kabupaten dan Kota diatas, penghargaan dan kunjungan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) ibu Yohana Yembise di Maluku Utara, rupanya berbandingan terbalik dengan realita yang ada.

Melihat bahwa dari sakin banyak kasus yang ditagani pulah, kekerasan terhadap anak yang dilakukan langsung oleh keluarga hingga orang terdekat merupakan katagori kasus yang menjadi primadona dan sering dibanggakan oleh para pelaku atau Predator (karnivora).

PELAKU SANGAT DEKAT DENGAN KORBAN

Dengan penomena terhadap peningkatan kejahatan terhadap anak dibawa umur, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sula yang memiliki peringkat pertama dan Kota Ternate merupakan peringkat kedua serta Kabupaten Taliabu diperingkat ketiga. Hemat saya para pelaku terhadap anak dilakukan oleh orang dekat karena kedekatan ini untuk menutupi tindakannya sehingga tidak dicurigai oleh masyarakat di lingkunganya. Predator atau karnivora sangat dekat dengan korban, contohnya yang sering ditangani oleh penegak hukum bahwa umunya predator ini adalah paman, bapak tiri, tetangga dan bahkan bapaknya sendiri maupun ibunya.

Kekerasan terhadap anak adalah tindakan secara fisik, seksual, peganiayaan emosional atau pengabaian terhadap anak. Menurut dokumen convetion on the rights of the child (1989), kekerasan terhadap anak mencakup semua bentuk kekerasan fisik atau mental, setiap tindakan terbaru atau kegagalan untuk bertindak pada bagaian dari orang tua atau pengasuh yang menyebabkan kematian, kerusakan fisik serius atau emosional yang membahayakan, pelecehan seksual atau ekspolitasi. Sehingga seseorang yang merasa perlu untuk malakukan kekerasan terhadap anak atau mengabaikan anak dapat di cap/lebelnya sebagai karnivora atau omnivore yang sejenis hewan pemangsa.

PANTASKAH DIBERI HUKUMAN BERAT?

Kita patut memberikan apresiasi maupun penghargaan atau reward atas kesiagapan Kepolisian dalam menangkap pelaku karnivora atau omnivore yang dikatagorikan melakukan tindak pidana terhadap anak. Saya melihat kehadiran Kepolisian telah menyediakan solusi dalam upaya menegakan hukum dan memerangi segala bentuk kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara. Dengan hadirnya UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 13, Polri diberikan tugas dan wewenang yaitu “Memilihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakan Hukum dan memberikan perlindungan, Pengayoman serta Pelayanan kepada Masyarakat”.

Terkait kasus kekerasan terhadap anak, saya memandang dengan lahirnya regulasi maka tujuannya bisa memberikan sanksi hukuman atas perbuatan yang mereka lakukan sehingga ada efek jerah. Coba kita mengamati dengan banyaknya kejahatan terhadap anak, tidak sepantasnya para pelaku melakukan aksi kekejaman tersebut, dimana hati nuraninya pada saat mereka melakukan perbuatannya. Mungkin hati nuraninya suda hilang dan tidak terkontrol, ataukah saat ini pelaku telah menyesal atas perbuatnnya..!! Apabila telah menyesal maka sepantsanya diberikan hukuman yang lebih berat kepada mereka predator atau karnivora/omnivore tersebut.

Untuk itu dengan ketentuan-ketentuan Hukum telah diatur dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka anak selama dalam pengasuh orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan (diskriminasi, ekspolitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiyaan, ketidakadilan dan perlakukan salah lainnya).

Predator atau karnivora/omnivore yang melakukan tindak Pidana terhadap anak, tidak ada ruang dan ampun baginya, bila terbukti melakukan tindak pidana mereka dapat diberikan sanksi pidana yang berat oleh hakim pengadilan serta ditambahkan sanksi social dari masyarakat, LSM maupun pemerhati anak. sehingga para pelaku merasa malu dan tidak bahagia di muka bumi. karena anak merupakan titipan Tuhan kepada sebuah keluarga yang harus dijaga dan dilindungi.

Dengan berakhirnya tulisan diatas, semoga bisa mencerahkan hati kita untuk berbuat yang lebih baik dan bukan dari golongan orang-orang yang lakukan kejahatan terhadap anak, terlebih penulis memohon maaf kepada keluarga korban di manapun apabila ada tulisan yang tidak berkenang dihati kalian. akhir kata saya maupun kalian untuk mengatakan hari ini dan seterusnya bahwa Anak adalah Anugerah serta STOP kekerasan terhadap anak.

Penulis adalah Penasehat Komnas PA Propinsi Maluku Utara

(RL)