Beranda Nasional Dana Aspirasi Hanya Akal Akalan DPR, LMND Tolak Dana Aspirasi

Dana Aspirasi Hanya Akal Akalan DPR, LMND Tolak Dana Aspirasi

0
BERBAGI

Radarkotanews.com – Berdalih menjalankan amanat pasal 80 huruf J UU No. 17 tahun 2014 tentang MD3 yang berbunyi anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan. DPR mengesahkan peraturan DPR tentang tata cara pengusulan pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi.”Tutur Jami kuna.

Jami kuna menilai, DPR Beralasan bahwa Dana Aspirasi sebesar Rp 20 Milyar per-anggota DPR merupakan dana alokasi program percepatan dan pemerataan pembangunan daerah pemilihan. Dasar hukum menurut usulan tersebut, antara lain adalah bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Sementara alasan yang digunakan untuk mendukung dasar hukum tersebut, antara lain merupakan bentuk pertanggungjawaban anggota terpilih kepada daerah pemilihannya.

Terhadap dasar hukum yang diajukan atas usulan DPR tersebut adalah salah dalam menafsirkan norma yang terdapat di dalam pasal. Memang fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan DPR diatur dalam ketentuan pasal 20A ayat(1) UUD 1945. akan tetapi yang dimaksud dengan fungsi anggaran DPR, yakni hanya menyetujui/menolak anggaran yang dibuat oleh pemerintah. Sebab untuk hal pengganggaran adalah wewenang pemerintah. Artinya khusus untuk fungsi anggaran DPR hanya dimungkinkan untuk membahas dan menyetujui/menolak rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN).”Menurut Jami, Dengan demikian maka, terdapat pelanggaran prinsip pembagian tugas dan wewenang antara lembaga eksekutif dan legislatif. Dipastikan pengawasan dan keobyektifan DPR akan hilang jika didalamnya legislatif bertindak seperti eksekutif karena mengusulkan sejumlah program dan belanja Negara dalam RAPBN yang nantinya akan DPR periksa sendiri. Bukankah ini lucu ?.
Kemudian, terhadap alasan yang diajukan atas usul DPR tersebut juga tidak tepat. Dalam sistem pemerintahan presidensial, DPR harus tetap menjaga dan mempertahankan posisinya sebagai lembaga yang terpisah dari eksekutif. Harusnya, DPR menolak segala tafsir yang semakin menjauhkan ptaktik dari sistem pemerintahan presidensial.”Kata ketua Umum LMND Jami kuna, lewat pesan tertulisnya kepada Radarkotanews.com, kamis (02/07).

Dana aspirasi yang akan dialokasikan di setiap dapil dipastikan tidak merata, rawan diselewengkan, tidak adil, serta dikhawatirkan akan terjadi ketimpangan pembangunan antara jawa dan luar jawa karena sebagian besar anggota DPR berasal dari Dapil pulau jawa.”Tambah jami kuna.

Dapat disimpulkan bahwa dana aspirasi sebesar Rp 20 M per-anggota DPR hanya upaya DPR untuk merampok APBN secara terstruktur dan sistematis. jangan sampai rakyat yang dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh para elit politik dengan mengatasnamakan rakyat.”Beber jami.

Menurutnya, Meski DPR sudah menyetujui aturan soal dana aspirasi, namun realisasinya masih tergantung pada pengajuan dari pemerintah.”Jami menambahkan, ‘Dana aspirasi masih mungkin tidak terlaksana jika pemerintah tidak menyetujuinya.’ Oleh karena itu LMND menyatakan sikap dengan tegas menolak dana aspirasi masuk dalam RAPBN 2016 dan menuntut kepada pemerintah dalam hal ini presiden untuk tidak menyetujui dana aspirasi masuk dalam RAPBN 2016.”Tuntut Jami kuna.(LaDeLe)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here