Dalam RKUHP Masih Ada Semangat Kolonial

RadarKotaNews – Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai bahwa, semangat kolonial tampaknya masih tertanam dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Karena itu, tak heran bila RKUHP yang akan disahkan DPR ini, mengundang reaksi dari sejumlah kalangan, termasuk dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Asfinawati, ada sejumlah elemen masyarakat, sependapat dengan Jokowi agar RKUHP ditunda pengesahannya. Sebab, banyak pasal yang dinilai justru bertolak belakang dengan semangat reformasi, dimana KUHP yang saat ini berlaku, merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia.

“Masih banyak pasal yang multitafsir dalam RKUHP. Pasal-pasal tersebut berpotensi menjadi persoalan baru bila diterapkan di tengah masyarakat,”katan Asfinawati, dalam diskusi bertajuk “Mengapa RKUHP Ditunda?” di Jakarta, Sabtu (21/9).

Pasalnya, Indonesia merevisi KUHP karena merupakan peninggalan kolonial Belanda, sehingga jangan sampai RKUHP memiliki semangat kolonial juga di dalamnya. Karena, banyak pasal yang secara substansi bermasalah. Misalnya membungkam kebebasan sipil, pasal makar, dan pasal menghina presiden

Bahkan, kata dia, ada pasal yang menyasar ruang pribadi di RKUHP, seperti terkait dengan perzinahan, karena pandangannya relatif.

Dslam kesempatan itu, Ia juga mengingatkan bahwa hasil perubahan KHUP nanti adalah sebuah produk peraturan yang lebih maju.

“Namun dalam RKUHP, malah jadi menambah-nambah pidana pemenjaraan. Padahal saat ini dibutuhkan bentuk pemidanaan baru. Saya membayangkan bila RKUHP ini disahkan, bakal banyak orang masuk penjara. Sementara penjara atau lembaga pemasyarakatan yang ada saat ini, sudah penuh (over capacity). Jadi harapan saya penjara tidak penuh, tidak akan terjadi,” tukasnya.(fy)