Beranda Daerah Buruh PT SGG Menilai, Disnakertrans Banten Lamban Tangani Kasus Aduan

Buruh PT SGG Menilai, Disnakertrans Banten Lamban Tangani Kasus Aduan

245
0
BERBAGI

RadarKotaNews – Serikat Buruh Semen Gresik Group (SGG), yang berapiliasi dengan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indoneisa (KASBI), menilai lambannya Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Banten, Selasa kemarin, (14/11/17), dalam menindak tegas kasus pengaduan buruh PT.SGG yang di Putus Hubungan Kerja.

Perusahaan PT. SGG Prima Beton, yang sekarang beralih menjadi PT.Semen Indonesia, berlokasi di Wilayah Serang, Tanggerang dan Cilegon, melakukan PHK sepihak terhadap 178 pekerjanya.

Menurut Samirwan salah satu pekerja dari 178 yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), secara sepihak, pihak pengawasan dalam menangani aduan kerap kali lamban untuk memproses pengaduan dari buruh.

Padahal kata Samirwan, dalam salinan nota surat yang di sahkan oleh PHI bahwa mereka statusnya menjadi pemberi kerja di PT Semen Indonesia. Akan tetapi Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Banten dalam hal ini bagian pengawasan tidak berani memastikan nota surat yang sudah disahkan.

Lebih lanjut Samirwan mengungkapkan, Awalnya perusahaan melakukan pelanggaran hak normatif seperti pemberian BPJS yang tidak beraturan diberikan perusahaan PT SGG Prima Beton kepada pekerjanya.

Selain itu, status kita juga di Outsorchingkan dan diputus hubungan kerjanya. Padahal prodak kita itu bukan musiman. Oleh karena itu, kami mencoba menyelesaikan kasus ini dengan musyawarah dengan perusahaan, akan tetapi tidak ada kesepakatan dan kita menempuh jalur litigasi.

Disisi lain tambahnya, kita juga telah memenangkan putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dimana perusahaan kalah dalam menggugat semua buruh dalam status kerjanya.

“Kita dari bulan Januari setiap minggunya selalu ke Pengawasan Provinsi Banten menanyakan perihal kasus ini, sudah sampai mana permasalahannya, akan tetapi pihak pengawasan selalu berkata. Kami dari pengawasan sedang proses kasus ini,”ungkap Samirwan.

Sementara ditempat terpisah, Kabid Pengawasan Provinsi Banten, Ubaidillah membantah dalam lambannya dalam menangani kasus pengaduan buruh di PT SGG “kita bukan lamban dalam menangani pengaduan ini, akan tetapi dari pengawasan sudah melayangkan surat kepada perusahaan bahkan sudah diberikan ke Pengadilan”.

“Kita telah melayangkan surat kepada perusahaan, dan sudah di Pengadilan, akan tetapi itikad dari perusahaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut terutama status hubungan kerjanya terlebih dahulu diselesaikan. Selain itu, Perusahaan PT SGG tidak hanya di Banten karena kasus ini menyangkut di tiga Wilayah, Banten, Jakarta, dan Jawa Barat, tentu ini kebijakannya dari Kantor Pusat. Tentunya tidak sesederhana ini dalam penyelesaian kasusnya harus tahap demi tahap” tegas Ubaidillah.

Lanjut Sumirwan Menambahkan, Harusnya jika Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Banten jika tidak bisa menyelesaikan kasus pengaduan buruh yang di PHK, atau perseteruan yang sering terjadi dikalangan buruh instansi tersebut dibubarkan.

Sebab kata Sumirwan, fungsi Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Banten di nilai sudah tidak sejalan dalam menengahi dan menyelesaikan setiap perselisihan. Salah satunya ialah Bagian Pengawasan yang lamban dalam menangani kasus-kasus buruh. (Adrian)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here