Beranda Nasional Catatan HMPI Untuk Sosialisasi Peraturan Daerah No 2 tahun 2017 Tentang Wajib...

Catatan HMPI Untuk Sosialisasi Peraturan Daerah No 2 tahun 2017 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah

0
BERBAGI

RadarKotaNews, Makassar – Kualitas pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan bangsa. Membangun SDM tidak bisa dipisahkan dengan partisipasi dan kualitas pendidikan Indonesia. Karena tujuan Pendidikan Nasional adalah bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa.

Begitu di katakan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (HMPI), Andi Fajar Asti dalam acara sosialisasi Perda Wajib Belajar Pendidikan Menengah, yang di gelar oleh Wakil Ketua DPRD provinsi Sulawesi Selatan Dapil Makassar, Ashabul Kahfi, di Hotel Miko Makassar, Jumat (29/12/2017)

“Untuk menjadi bangsa yang berdaya saing tinggi, maka Indonesia harus mampu bersaing secara global. Untuk itu perlu menaikkan standar pendidikan manusia Indonesia melalui program wajib belajar 12 tahun atau pendidikan menengah,” Tegas Andi Fajar Asti

Peserta sosialisasi yang berjumlah 100 orang sangat antusias mengikuti kegiatan ini karena penerapan wajib belajar pendidikan menengah akan berdampak langsung ke masyarakat khususnya orang tua yang memiliki anak lanjut pendidikan menengah.

Selain ketua umum HMPI, Fajar juga pengamat pendidikan yang sementara menyelesaikan program doktor di Universitas Sains Malaysia (USM), menyinggung perbandingan model pendidikan Indonesia – Malaysia tidak jauh berbeda. Hanya saja kata dia, Malaysia lebih kuat menanamkan pendidikan karakter ke peserta didik. Sebab, sistem pendidikan malaysia hanya 30 % teori dan praktek 70 %. Sehingga jangan heran kalau malaysia SDM nya diatas Indonesia.

“Jika Indonesia tidak mau terus menerus tertinggal dengan negara tetangga, maka Indonesia harus berani melompat termasuk salah satunya adalah mendorong dengan baik program wajib belajar 12 tahun.”Pesannya.

Kedepan Fajar juga berharap, program wajib belajar 12 tahun ini harus terkoneksi dan mendapatkan dukungan ke sektor lain. Misalnya dalam hal pelayanan publik, pemerintah mewajibkan berijazah SMA atau sederajat. Kepemilikan KTP, SIM, Akta Nikah dan lain-lain itu sebaiknya terkoneksi dengan program wajib belajar 12 tahun.

“Dengan cara ini Perda akan memberikan dampak positif terhadap kualitas SDM Indonesia. Termasuk dalam lowongan pekerjaan sebaiknya sekurang-kurangnya berijazah SMA atau sederajat.”terangnya.

Selain Fajar, Wakil Ketua DPRD provinsi Sulawesi Selatan Dapil Makassar, Ashabul Kahfi, juga mengatakan bahwa legislatif akan mendorong pemerintah untuk menyediakan anggaran dan fasilitas terkait dampak dari Perda tersebut.

“Legislatif juga akan melakukan evaluasi secara rutin untuk memastikan tujuan perda untuk memberi akses pendidikan menengah seluas-luasnya bagi masyarakat dapat berjalan dengan maksimal.”beber Ashabul Kahfi.(fy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here