Beranda Ekonomi Catatan Akhir Tahun 2018: Menyelisik Ruang Gelap APBN/APBD

Catatan Akhir Tahun 2018: Menyelisik Ruang Gelap APBN/APBD

0
BERBAGI

RadarKotaNews – Pengelolaan APBN pemerintahan Joko Widodo tahun ini masih menyisakan ruang gelap yang mesti dibenahi tahun depan.

Begitu pendapat Sekretaris Jendera Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan, di kawasan cikini, menteng, Jakarta pusat, Sabtu (22/12/18)

Selain itu Misbah juga menyebut, bahwa total pendapatan di APBN 2018 sebesar Rp1.903 triliun.

Jumlah tersebut diperoleh dari penerimaan pajak sebesar 82%, penerimaan negara bukan pajak (PNPB) sebesar 18% dan hibah sebesar 0,3%. Total Belanja di APBN 2018 sebesar Rp2.217 triliun, didistribusikan untuk belanja pemerintah pusat sebesar 66% dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar 34%.

“Untuk pertama kalinya pemerintah tidak mengajukan APBN Perubahan 2018. Hal ini mengingat pemerintah mampu menjaga Realisasi Semester-I APBN 2018 relatif sesuai dengan asumsi dasar makro ekonomi yang diproyeksikan,” ujarnya

Dia melanjutkan, implikasi dari APBN 2018 tanpa perubahan adalah perencanaan anggaran yang dilakukan lebih kredibel, kemampuan mengendalikan defisit anggaran, yakni di bawah 2,19% sebagaimana ditetapkan, dan mempersempit celah korupsi pada kementerian dan lembaga serta DPR.

Pihaknya juga menilai penerimaan dan serapan APBN 2018 cukup positif. Hingga September 2018, penerimaan negara mencapai Rp1.312 triliun (69,3%) naik 19% dibanding September 2017. Dari sisi belanja, tuturnya, serapan anggaran mencapai 68,1% atau sebesar Rp 1.512 triliun, tumbuh 10% dibanding periode yang sama tahun lalu.

“Keterbukaan informasi terkait anggaran negara relatif baik, sudah ada portal Kementerian Keuangan. Sudah pula dikembangkan platform e-planning, e-budgeting, dan e-procurement di tingkat nasional maupun daerah serta upaya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran melalui PP No. 17/2017 yang diterapkan di tahun anggaran 2018,” tuturnya.

Meski demikian, ada ruang yang sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum pemerintah, anggota dewan, maupun pimpinan daerah. Ruang gelap tersebut, antara lain penjarahan anggaran melalui kesepakatan jahat antara kementerian lembaga, anggota dewan, dan pimpinan daerah, terutama kasus dana alokasi khusus (DAK), gratifikasi, serta proyek fiktif seperti yang dilakukan Taufik Kurniawan, Wakil Ketua DPR.

Di samping itu, kata dia, belanja pegawai di APBN 2018 cukup tinggi, yakni mencapai Rp342,5 triliun (23,6% dari belanja negara) tapi ASN menurutnya masih korup. Hingga 2018, ASN yang terjerat kasus korupsi mencapai 2.357 orang. Korupsi ASN di tingkat pusat sebanyak 98 orang dan di tingkat daerah mencapai 2.259 orang berdasarkan data Badan Kepegawaian Nasional 2015-2018.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Agama (Kemenag), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menempati rangking pertama, kedua dan ketiga penyumbang ASN korup. Sedangkan untuk daerah ditempati oleh Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Riau. Hingga September 2018, baru 317 ASN koruptor yang dijatuhi sanksi pemberhentian tidak hormat. Dengan masih menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pelaku korupsi ini juga masih menerima gaji setiap bulannya, sehingga semakin membebani anggaran negara.

Melihat fenomena tersebut, Fitra, merekomendasikan agar pemerintah terus mempertahankan proyeksi APBN 2019 tanpa perubahan, karena sering menjadi ruang gelap transaksi proyek pembangunan.

“Kami mendukung pemerintah pusat dan daerah untuk terus mengembangkan  platformketerbukaan informasi keuangan negara, memberi sanksi yang tegas kepada pejabatyang masih melakukan korupsi dan bila perlu dimiskinkan serta memperketat mekanisme pengawasan internal dan eksternal,” paparnya.

Pihaknya juga mendukung KPK untuk terus melakukan kampanye pencegahan korupsi dan operasi tangkap tangan (OTT) kepada pejabat negara dan pimpinan daerah yang melakukan penyimpangan anggaran.(fy)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here