BJ Habibie: Demokrat Sejati

Oleh: Lukman Hakiem

INDONESIA sejak akhir 1997 didera krisis. Mula-mula krisis moneter, meningkat menjadi krisis ekonomi, sebelum akhirnya berubah menjadi krisis kepercayaan. Belakangan krisis di Indonesia disebut sebagai krisis multidimensi,  karena telah berjalin berkelindan di antara krisis politik, krisis hukum, dan krisis ekonomi.

Puncak dari krisis multidimensi itu ialah mundurnya H.M. Soeharto dari jabatan Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998, padahal jabatan tersebut baru diembannya sejak 11 Maret 1998.

Konsekuensi logis dari mundurnya Presiden Soeharto ialah naiknya Wakil Presiden BJ. Habibie ke kursi kepresidenan.

Dalam krisis multidimensi, betapapun naiknya Habibie ke kursi kepresidenan sah secara konstitusional, suara yang mempersoalkan posisi Habibie terdengar sangat nyaring.

Habibie yang berterus terang mengaku sebagai murid Soeharto, dianggap sebagai kroni Orde Baru, dan karena itu tidak berhak melanjutkan masa jabatan Soeharto.

Hanyalah berkat kegigihan dua guru besar hukum tata negara, Ismail Sunny dan Yusril Ihza Mahendra, di dalam membela keabsahan konstitusional posisi Presiden Habibie, para pengeritik yang umumnya bukan pakar hukum tata negara, bungkam.

Dari Teknolog ke Cendekiawan Muslim

SEJATINYA Habibie bukanlah seorang politisi. Dia seorang teknolog yang oleh Presiden Soeharto dipanggil pulang dari Jerman untuk mengembangkan teknologi di Indonesia.

Kariernya di pemerintahan sejak 1974 hingga 1998 tidak pernah bergeser dari urusan teknologi: perkapalan, persenjataan, hingga pesawat terbang. Sebagai satu-satunya teknolog dengan karier mencorong di bidangnya, tidak salah jika Habibie menjadi kesayangan Presiden Soeharto. Semua programnya didukung oleh Presiden.

Puncak prestasinya ialah keberhasilannya membuat pesawat terbang, dan menguji coba penerbangannya pada 10 Agustus 1995. Atas prestasinya itu Habibie dipuji,  Habibie juga dicibir.

Para pengeritiknya memplesetkan pesawat terbang produk Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), Gatotkaca/Tetuko, menjadi “sing tuku ora teko-teko, sing teko ora tuku-tuku” (yang membeli tidak kunjung datang, yang datang tidak kunjung membeli).

IPTN dikritik sebagai proyek penghamburan uang. Kritik terhadap Habibie mulai mengeras sejak dia menjadi Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) pada 1990. Betapapun jauh sebelumnya telah berdiri organisasi cendekiawan atau sarjana berlatar belakang agama tanpa ada sesuatu pihak yang menyatakan keberatan, ketika ICMI berdiri berbagai tuduhan miring kepada organisasi itu berhamburan. Yang paling utama, ICMI dituduh sektarian!

Dalam posisi sebagai Ketum ICMI, Habibie dipercaya oleh Soeharto menjadi Ketua Harian Dewan Pembina Golongan Karya. Maka ketika komposisi anggota MPR periode 1993-1998 dianggap lebih proporsional  dari segi pemeluk agama, Habibie dianggap sebagai otak di balik terbentuknya MPR yang “ijo royo-royo”. Sebuah koran terkemuka, tidak kuasa menahan diri dan memelesetkan “ijo royo-royo” menjadi “ijo loyo-loyo”.

Langkah Kuda Habibie

Habibie sendiri bagai tidak peduli dengan berbagai kritik dan cemoohan itu. Ia terus bekerja, dan kadang-kadang menyampaikan pikirannya, tidak peduli pikirannya menyentuh bidang kerja koleganya sesama menteri.

Demikianlah misalnya, suatu ketika Menristek BJ. Habibie berpolemik secara terbuka dengan Menteri Pendidikan Fuad Hasan. Di balik sikap yang apa adanya dan penuh percaya diri, Habibie sangat menghormati para senior.

Maka, ketika para senior yang tergabung dalam Petisi 50 – sebuah kelompok pengeritik Presiden Soeharto terdiri dari negarawan senior seperti M. Natsir, Manai Sophian, A.H. Nasution, dan Ali Sadikin- mengeritik industri strategis yang dikomandani Habibie, respon yang diberikan berbeda.

Habibie mengundang seluruh anggota Petisi 50 berkunjung ke IPTN, industri senjata Pindad, dan industri kapal laut PAL. Langkah Habibie bukan saja mengejutkan jagat politik, tetapi juga mengubah peta politik nasional.

Para penandatangan Petisi 50 yang sejak 1980 dibunuh hak-hak sipilnya oleh rezim Orde Baru, tiba-tiba hadir dan menjadi tamu kehormatan menteri kesayangan Presiden Soeharto.

Di tengah perdebatan apakah langkah Habibie seizin Soeharto atau tidak, publik dikejutkan oleh hadirnya salah seorang penandatangan Petisi 50 yang juga Juru Bicara Partai Masyumi, Anwar Harjono, di Istana. Bersama Ketum MUI K.H. Hasan Basri, Ketum PP Muhammadiyah K.H. A. Azhar Basjir, dan Rois Aam PBNU K.H. Ilyas Ruhiyat; dalam posisi sebagai Ketua Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia Harjono bertemu Presiden Soeharto.

Sesudah itu publik menyaksikan Panglima ABRI Jenderal Feisal Tandjung mengunjungi seniornya yang lama dipenjara oleh rezim Orde Baru: Letnan Jenderal H.R. Dharsono. Puncaknya, tentu saja pertemuan dua prajurit tua: Jenderal Nasution dan Jenderal Soeharto.

Habibie Dicemooh oleh Kaum Radikal dan Intoleran

HABIBIE telah berubah dari seorang ilmuwan yang seolah tidak peduli dengan dunia sekitar, menjadi pemimpin organisasi yang berani melakukan langkah-langkah berisiko tinggi.

Ketika KPU ragu untuk mengesahkan hasil Pemilu 1999, Presiden Habibie tidak ragu membubuhkan tandatangannya mengesahkan hasil Pemilu 1999 yang dimenangkan oleh PDI Perjuangan.

Presiden yang sempat diragukan kemampuannya itu, dalam masa kurang dari  dua tahun mampu menurunkan kurs rupiah dari Rp 16 – Rp 17 ribu perdolar, menjadi Rp 6.500/dolar. Antrean panjang rakyat untuk memperoleh sembako, berhasil dihentikan.

Menteri Pangan dan Holtikultura Kabinet Habibie, A.M. Saefuddin bercerita dalam masa jabatannya yang singkat itu, dia tidak pernah pulang sebelum tengah malam. “Setiap pukul 23, Presiden Habibie selalu menelepon mengecek ketersediaan sembako,” ujar Saefuddin yang kini menjadi Ketua Pembina Dewan Da’wah.

Dalam masa jabatannya yang singkat, Habibie berhasil membentuk berbagai undang-undang yang kelak menjadi landasan bagi pelaksanaan reformasi.

Habibie yang ramah, juga seorang yang tegas. Selama masa kepemimpinannya, dia menegaskan semua pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) hanya boleh dilakukan di gedung DPR. Dan memang, selama Habibie menjadi Presiden, tidak ada satupun panitia khusus atau panitia kerja yang bersidang di  hotel mewah. Jangankan di hotel mewah, di hotel kelas melati pun tidak ada. Semuanya diselesaikan di gedung parlemen!

Habibie yang pekerja keras dan berprestasi itulah yang oleh lawan-lawan politiknya dianggap potensial memenangkan pemilihan presiden.

Oleh karena itu, berbagai upaya menjegal Habibie dilakukan. Mulai isu Habibie  berkewarganegaraan ganda, sampai cara-cara kasar yang tidak terhormat di ruang sidang paripurna MPR.

Pagi itu, 1 Oktober 1999, sebagai kepala negara Presiden Habibie datang ke MPR untuk menghadiri upacara pelantikan anggota DPR/MPR periode 1999-2004. Di luar dugaan, kedatangan Presiden yang sah itu disambut dengan teriakan mencemooh “huuu…,” oleh sebagian anggota DPR/MPR. Sebagian “anggota yang terhormat” itu menolak berdiri saat Presiden Habibie memasuki ruangan sidang.

Merespon sikap radikal dan intoleran sebagian “anggota yang terhormat” itu, Presiden Habibie tersenyum dengan mata bulatnya yang berpendar disertai lambaian tangan persahabatan.

Insiden 1 Oktober 1999 yang digerakkan oleh kaum radikal dan intoleran itu dinilai anggota parlemen A.M. Fatwa sebagai sikap yang memalukan. Fatwa langsung mengajukan interupsi kepada Pimpinan Sementara Majelis, Suyitno Hardjosudiro. “Pimpinan Sidang, saya minta anggota Majelis yang berteriak ‘huuu’ agar dikoreksi, karena tidak baik tindakan seperti itu dilakukan terhadap kepala negara. Ini bukan gedung bioskop. Ini sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terhormat.”

“Memang harus demikian sesuai dengan koreksi Saudara,” jawab Suyitno.

Habibie Kalah, Habibie Menang

Cemooh kepada Habibie tidak berhenti sampai di situ. Dalam pemandangan umum menanggapi laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie, ada anggota parlemen yang menggunakan kata-kata kasar seperti “tidak becus”. Anggota yang lain mengejek Presiden dengan menirukan cara bicara Habibie.

Seperti sudah diduga laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak oleh MPR. Karena penolakan itu, betapapun didesak oleh para pendukungnya untuk terus maju, Habibie mundur dari arena pemilihan pemilihan. Habibie merasa tidak bermoral jika dia terus maju sementara MPR telah menolak laporan pertanggungjawabannya.

Merajukkah Habibie? Ternyata tidak. Saat K.H. Abdurrahman dilantik menjadi Presiden RI, Habibie hadir tetap dengan mata bulatnya yang berpendar-pendar, senyumnya yang menyapa ramah setiap orang, dan gayanya yang spontan.

Habibie dikalahkan, tetapi sejatinya dialah sang pemenang. Dia telah memenangkan pertarungan menjadi demokrat sejati yang bermartabat.

Selamat jalan Pak Habibie. Allahummaghfirlahu warhamhu wa’afihi wa’fu’anhu.(***)

*) Peminat Sejarah, Staf Ahli Fraksi PPP MPR-RI 1999-2004