Besok 2 Okt 17 APMI Gelar Aksi Untuk Menolak Perppu Ormas Di Gedung DPR RI dan Istana

 

RadarKotaNews – Dalam rangka terus merespon kebijakan pemerintahan Jokowi-JK mengenai Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas (Perppu Ormas), Aliansi Pemuda-Mahasiswa Indonesia menggelar aksi untuk menolak Perppu Ormas.

Aksi ini diselenggarakan pada 2 Oktober 2017 di Jakarta dan diikuti oleh berbagai organisasi pemuda-mahasiswa.

Aksi ini dimulai pada pukul 9 pagi dari depan Hotel Sultan menuju Gedung DPR/MPR, kemudian dilanjutkan dengan aksi di depan Istana Negara.

Aksi kali ini merupakan langkah yang diambil oleh APMI untuk menyampaikan tuntutanya mengenai Perppu Ormas yang merupakan produk perampas demokrasi dan kebebasan rakyat.

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan UU Ormas tahun 2013 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 10 Juli lalu, merupakan ancaman bagi perkembangan iklim demokrasi di Indonesia.

Peraturan tersebut terutama sekali akan terus merampas hak rakyat untuk berorganisasi dan berpendapat.

Dengan terbitnya Perppu tersebut semakin memperjelas arah dan orientasi kebijakan rezim Jokowi-JK. Rezim Jokowi-JK bermaksud untuk menjaga stabilitas politik di tengah terpaan krisis yang semakin akut dan berkepanjangan, baik pada level internasional maupun dalam negeri. Indonesia di bawah rezim Jokowi semakin mencerminkan diri sebagai negeri bergantung.

Rezim Jokowi menunjukan dirinya sebagai penghamba dan pelayan setia bagi seluruh kapital asing yang masuk ke Indonesia. Seluruh program pembangunan dan skema ekonomi dalam negerinya bersandar besar pada hutang dan investasi dari negeri-negeri imperialis, terutama AS.

Sistem perburuhan dan industri di Indonesia tetap berorientasi ekspor bahan mentah dan memenuhi kebutuhan dalam negerinya dengan impor. Sementara sektor agrarianya, tetap berorientasi monopoli tanah skala besar bagi kepentingan borjuasi besar dan tuan tanah.

Posisi Indonesia untuk penanganan kondisi krisis imperialis sangat penting dengan bermodal sumber daya alam dan jumlah penduduk yang besar. Operasi ekspor kapital milik imperialis melalui berbagai skema pembangunan, sistem perburuhan, hingga perampasan tanah.

Itulah kemudian rezim Jokowi-JK berkepentingan untuk memastikan stabilitas politik dalam negerinya.

Tujuannya tidak lain untuk menjamin keamanan atas iklim investasi asing. Stabilitas politik yang dimaksud tentu saja adalah pergolakan dan perjuangan rakyat Indonesia yang semakin besar.

Di tegah situasi krisis dan kemerosotan hidup yang mendalam, rakyat tentu meresponnya dengan perjuangan. Perjuangan rakyat di bawah tindasan rezim Jokowi-JK semakin meluas.

Hal inilah yang menurut Jokowi akan mengganggu stabilitas politik dan kenyamanan investasi.

Oleh karena itulah, rezim Jokowi tidak segan untuk menindas rakyat melalui berbagai kebijakannya maupun dengan menggunakan aparat nya. Rakyat terus menjadi sasaran pukul, kriminalisasi, intimidasi, kekerasan, hingga pembunuhan.

Lahirnya Perppu No 2 tahun 2017 dilatarbelakangi oleh pandangan pemerintah atas kondisi yang dianggap “kegentingan yang memaksa” melalui keberadaan berbagai ormas yang dianggap anti Pancasila, anti UUD 1945 dan membahayakan keberlangsung negara kesatuan Republik Indonesia.

Perppu yang menjadi penyempurna dari UU Ormas untuk makin memberangus ruang demokrasi rakyat. Perppu Ormas adalah alat legitimasi bagi seluruh tindakan fasis rezim Jokowi.

Di kampus-kampus, pemuda mahasiswa terus mendapat intimidasi dan pengekangan dalam melakukan aktifitasnya.

Sejak April 2016 hingga Agustus 2017, rezim Jokowi melalui kampus telah melakukan 6 kali pembubaran kegiatan, 115 mahasiswa menjadi korban skorsing, sementara 54 mahasiswa mendapat sanksi DO karena melakukan aksi di kampus.

Korban kekerasan fisik oleh aparat sebesar 192 orang mahasiswa dan 190 diantaranya ditangkap dan dikriminalisasi. Tentu dengan terbitnya Perppu Ormas, tindakan terhadap mahasiswa akan makin intensif.

Perppu Ormas menjadi sarana bagi rezim untuk memperkuat kekuasaanya dan bertindak sewenang-wenang serta membahayakan demokrasi.

Sesungguhnya, sama sekali tidak ada dasar bagi rezim Jokowi untuk menyatakan status “kegentingan yang memaksa” selain bertujuan untuk menghantam kekuatan gerakan demokratis rakyat yang kian besar.

Pemerintah akan leluasa melakukan tudingan terhadap organisasi rakyat yang berjuang untuk menuntut dan mempertahankan hak nya.

Pembubaran dan pemberangusan hak berorganisasi yang semakin luas terjadi dengan menggunakan Perppu Ormas. Seluruh perjuangan demokratis akan semakin rentan untuk dibungkam oleh rezim Jokowi.

Berdasarkan kondisi tersebut, pada aksi kali ini Aliansi Pemuda-Mahasiswa Indonesia (APMI) secara tegas menyatakan Menolak Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas, dan menuntut untuk Dicabutnya Perppu Ormas serta hentikan seluruh tindak kekerasan, intimidasi, terror dan kriminalisasi terhadap mahasiswa dan seluruh rakyat Indonesia.

Aliansi Pemuda-Mahasiswa Indonesia (APMI)
LMND, AKMI, FMN, GMNI-Jakarta, KBM UBK, KMS 30, Hipma Halut, STMIK Jayakarta.

Oleh :
Raden Deden Fatahillah (LMND)
Dimas (FMN)