Berbagai Masalah yang Terjadi di Masyarakat, Komando Sambangi Mabes Polri

RadarKotaNews – Ratusan massa dari Gabungan Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (KOMANDO) dan Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) menggelar aksi di Depan Gedung Baharkam Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (8/10).

Dalam aksi tersebut mereka menyatakan Sikap :

Pertama, Mengawal penuh permasalahan hukum yang dialami oleh masyarakat di beberapa wilayah Indonesia yang diantaranya

· Sengketa masyarakat atau warga lauser Kota Jakarta Selatan dengan pemerintahan provinsi DKI Jakarta.
· Sengketa masyarakat petani Cilangkap Maja dengan PT. WKP di Kabupaten Lebak BANTEN.
· Masyarakat desa Margajaya dengan PT Lotus Bandung Barat Jawa Barat
· Pengembalian aset Desa Bawukan – Klaten yang diduga disalahgunakan oleh aparatur desa.
· Sengketa masyarakat Desa Pasir sedang dengan INHUTANI di Pandeglang BANTEN.
· Kelestarian Sungai cimoyan sebagai aktivitas warga Empat Desa yaitu Desa Ciherang, Desa Kolelet, Desa Bungur Copang dan Desa Gangeang di Pandeglang terancam Limbah Perusahaan Tambang Pasir putih di kecamatan Banjarsari Lebak Banten
· Sengketa buruh tani masyarakat desa Teluk lada dengan perusahaan Combain di Pandeglang – Banten
· Kepastian status lahan masyarakat atas penggunaan PT Gula putih Mataram PT. Sweet Indolampung, PT. Indolampung Permai, PT Indolampung Perkasa di Tulang Bawang Lampung
· Persoalan agraria di register 45 Mesuji Lampung dengan PT. Silva INHUTANI.

Kedua, Mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia untuk segera menyelesaikan segala Permasalahan Konflik Agraria yang terjadi di Seluruh wilayah Indonesia.

Ketiga, Mengingatkan bahwa Aparatur Negara yang dalam hal ini adalah POLRI, bahwa kalian memiliki Sumpah yang dikenal Sebagai TRIBRATA dan CATUR PRASETYA, maka dari itu kami mengecam Tindakan Represif aparat keamanan Republik Indonesia dalam Pengamanan yang melibatkan dan Masyarakat di Seluruh wilayah Indonesia dalam peristiwa yang terjadi belakang ini.

Keempat, Menolak RUU Pertanahan /Agraria, RUU KUHP, UU KPK serta segala peraturan Perundang – undangan yang bertentangan dengan nilai – nilai luhur Pancasila.

Kelima, Tetapkan Pancasila Sebagai HIERARKI TERTINGGI sebagai Pintu dari kepastian hukum untuk melindungi hak – hak masyarakat sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia seperti yang tercantum didalam pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang – undangan dalam ketahanan Nasional.

Keenam, Tegakkan Pembukaan UUD 1945 Gerakan kita adalah jawaban dari segala persoalan yang terjadi saat ini di seluruh wilayah Indonesia serta menjadi wujud nyata dalam mengimplentasi Tridharma Perguruan Tinggi. (Adrian)