Beranda Nasional Bentuk Komite Nasional Penyelesaian Konflik Agraria

Bentuk Komite Nasional Penyelesaian Konflik Agraria

0
BERBAGI

Jambi, Radarkotaneews.com – Ketua Umum Serikat Tani Nasional (STN), Ahmad Rifai menuturkan setelah sekian tahun konflik Suku Anak Dalam dan Petani dengan PT. Asiatic Persada tak kunjung selesai, pada tahun 2016 ini ada titik terang penyelesaian, dengan keluarnya Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dengan No surat : 1373/020/III/2016, tanggal 29 Maret 2016 perihal Penyelesaian Masalah Suku Anak Dalam 113.

Serta adanya dukungan, dan komitmen Gubernur Jambi H. Zumi Zola Zulkifli, STP.MA. tambah Ahmad Rifai pemerintah Provinsi Jambi siap bergandeng tangan dengan pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk menyelesaikan konflik yang berkeadilan sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 dan UUPA No 5. Tahun 1960. Ditambah dengan DPRD Provinsi Jambi Yang mendukung penyelesaian konflik dengan mengusulkan dalam Pansus ke I tanggal 25 April 2016.

Menurutnya, Proses penyelesaian yang tinggal menentukan Subyek dan Obyek Tanah Suku Anak Dalam seluas 3550 ha. Jangan salah dalam melaksanakan, seperti yang di lakukan Tim Terpadu Batanghari yang menempatkan SAD yang bukan pada tempatnya di areal 2000 ha, yang keberadaan tanah seluas 2000 ha itu belum jelas kepemilikannya. Sehingga timbul banyak persoalan dan kepentingan di areal 2000 ha dalam penyelesaian konflik SAD.

Apabila PT. Asiatic Persada masih bersikukuh menolak perintah Negara dan melaksanakan Surat Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang, maka itu adalah bentuk pembangkangan pengusaha asing yang menumpang di Negeri kita.”ujar Ahmad Rifai kepada awak media Radarkotanews.com, Jumat (29/04).

Untuk itu sambung dia, pemerintah provinsi Jambi, DPRD Provinsi Jambi, pemerintah Kabupaten Batanghari, dan DPRD Batanghari wajib memberikan sanksi tegas kepada PT. Asiatic Persada dengan merekomendasikan pencabutan izin HGU nya. Karena sudah berkali kali menolak perintah Negara.

Oleh sebab itu agar persoalan konflik agraria yang sekarang ini masih terus berlangsung dan dihadapi oleh Suku Anak Dalam 113 bisa terselesaikan dengan baik, maka kami dari Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 untuk Trisakti Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (GNP 33 untuk Trisakti KPP PRD) menuntut :

Pertama, Segera realisasikan pengembalian  areal seluas 3.550 ha milik Suku Anak Dalam yang berkonflik dengan PT Asiatic Persada sesuai surat Menteri Agraria dan Tata Ruang RI, No : 1373/020/III/2016, tanggal  Maret 2016.

Kedua, Tindak dan adili perambahan kawasan hutan (HPT) yg dilakukan oleh PT. Asiatic persada maupun oknum pejabat yang ikut melegalkan perambahan tersebut.

Ketiga, Bentuk Komite Nasional Penyelesaian Konflik Agraria yang berpedoman pada konstitusi pasal 33 UUD 1945 dan UUPA No 5/1960.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here