Beranda Opini Antara MAKAR dan SI-MPR (1)

Antara MAKAR dan SI-MPR (1)

0
BERBAGI

Oleh : Sri-Bintang Pamungkas

Radarkotanews – Rosiana Silalahi wartawati Kompas TV saat mengajukan pertanyaan kepada Panglima TNI Gatot Nurmantyo beberapa waktu lalu,” apakah Aksi Bela Islam ditunggangi oleh Rencana Kudeta terhadap Jokowi”. Pertanyaan tersebut tentu sebuah pancingan yang “nakal” yang dalam dunia politik sah-sah saja.

Jauh hari sebelumnya saya berpendapat, bahwa seorang anggota TNI, apalagi tokoh, tidaklah pantas bicara soal poltik. Dari apa yang saya lihat, Panglima kita ini sudah sangat banyak bicara politik di media TV dan lain-lain. Wartawan yang selalu haus berita menjadi tertarik untuk menghubunginya, padahal seorang tokoh militer tidak bisa semudah itu ditemui wartawan untuk suatu wawancara, kecuali untuk hal-hal mendesak yang terkait dengan fungsi dan tugasnya sebagai orang militer.

Pertanyaan di atas memang ada kaitan dengan militernya, seperti “kudeta”, tapi yang lain seperti “Islam” atau “bela Islam” tentulah tidak ada kaitannya dengan tugas dan fungsi militer, Kecuali di negara-negara di Timur Tengah yang memang sedang bergejolak. Artinya, wawancara seperti itu tidak akan terjadi, apabila Panglima kita ini sadar tentang fungsi dan tugasnya sebagai orang militer, dan bahwa politik bukan wilayahnya.

Seorang tokoh militer apalagi Panglima tidak perlu mengurusi soal-soal lain di luar Pertahanan Negara. Seharusnya dia lebih banyak ada di markas militernya. Sekalipun di sana, dia memperhatikan dengan dekat situasi politik Negara yang terkait dengan keamanan Negara.

Tentang kudeta atau makar sebagaimana mulai disebarkan oleh Kapolri, memang suatu kesengajaan, tujuannya adalah untuk dikaitkan dengan aksi umat Islam terhadap sang penista Islam (Ahok). Yang terjadi di Pulau Seribu itu memang sebuah kesengajaan untuk memancing kemarahan umat Islam, apabila penistaan terhadap Islam (blasphemy) oleh Ahok segera ditangani secara hukum, maka kemarahan itu tentu tidak akan mengakibatkan aksi-aksi pengerahan masa.

Tentang aksi pengerahan masa yang kemudian dikenal dengan *Aksi Bela Islam* itu adalah representasi dari demokrasi atau *Daulat Rakyat*, manakala rakyat merasa adanya perlakuan yang tidak adil. Selain itu pengerahan masa adalah sesuatu yang dijamin oleh Konstitusi di dunia manapun. sebagai upaya rakyat menyampaikan pendapatnya dalam menuntut keadilan.

Apa yang diucapkan Ahok di Pulau Seribu itu adalah pengulangan atas ucapan yang sama pada 2007 di Bangka-Belitung. Intinya, Ahok ingin berkuasa untuk menduduki suatu jabatan publik dengan cara apa pun, sekalipun harus membuka rasa bencinya kepada umat Islam. Ucapan penistaan oleh Ahok di Pulau Seribu ini, beserta akibatnya sengaja didiamkan oleh Jokowi dan Kapolri. Hal inilah yang semakin membikin marahnya masyarakat Islam, sehingga memicu Aksi Bela Islam 411 dan 212. Yaitu aksi yang berhasil menghimpun sekitar 4-5 juta masa dalam satu aksi.

Kemarahan itu pula yang sengaja ditunggu Jokowi dan Kapolri serta *Kelompok Anti Islam dan Anti Pribumi*, Karena itu isyu makar sesuai dengan Pasal 107, 108 dan 110 KUHP segera dimunculkan sebagai tuduhan palsu, dibarengi dengan penangkapan-penangkapan yang sudah dipersiapkan Kapolri terhadap sejumlah *Aktivis Tersangka MAKAR*.

Semua aktivis tersangka makar beragama Islam, namun bukan tokoh Islam. Penangkapan itu dilakukan pada saat bersamaan dengan Aksi Bela Islam 212, tujuannya tidak lain adalah untuk memberangus umat Islam dan Gerakan Islam, sebuah rekayasa canggih dari kelompok anti Islam dan annti pribumi.

Polri masih menutupi rekayasa ini untuk sementara waktu, polri baru berterus-terang dua bulan kemudian, ketika memanggil Tokoh-tokoh Aksi Bela Islam Habib Riziek, Ustad Bachtiar Nasir dan Munarman, untuk diperiksa. Mereka diperiksa untuk bersaksi terhadap salah satu tokoh tersangka makar, Sri-Bintang Pamungkas (SBP).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here