Beranda Suara Rakyat Anomali ADT dan Ambigu Pemda Taliabu

Anomali ADT dan Ambigu Pemda Taliabu

0
BERBAGI

Oleh: Rahman Latuconsina, SH

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat
(pasal 33 ayat 3 UUD 1945)

Perjalanan panjang dan melelahkan dari Bobong menuju Desa Todoli terhenti dibawah Conveyor tambang PT. Adi Daya Tangguh. Perusahaan Tambang yang seharusnya menjadi kebanggaan serta icon kesejahteraan Masyarakat Todoli dan sekitarnya. Wacana bahwa Maluku Utara terdapat Sumber Daya Alam yang melimpah, mungkin salah satunya ada di Desa Todoli Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu. Namun issue yang berhembus bagai jauh panggang dari Api, bahwa Desa disekitar tambang akan dimanjakan oleh Perusahaan, bahwa Desa disekitar Tambang akan memperoleh kompensasi akibat kegiatan penambangan, bahwa ini merupakan konsekwensi dari Dampak negative dan Positive akibat ekplorasi besar-besaran diarea tambang tapi semua hanyalah isapan jempol belaka dan hanya bersifat lip service untuk me- ninabobokan masyarakat sekitar.

Fakta yang terjadi walau PT. Adi Daya Tangguh sudah melakukan Produksi, janji manis yang tersirat dalam Kontrak Karya Perusahaan, Pemerintah Daerah Kab. Pulau Taliabu dan Masyarakat sekitar belum sepenuhnya terrealisasi. Entah salah dihulu atau dihilir, tidak satupun yang bisa menjawab ini salah siapa dan ini Dosa siapa, kini masyarakat hanya bisa merenungi nasibnya bahwa keadilan selalu menjadi Komoditas bagi mereka yang punya Uang dan punya Kekuasaan.

Permasalahan CSR (corporate social responsibility) serta penyerapan Tenaga Kerja lokal menjadi masalah yang serius dan kerp di perbincangkan Masyarakat Lingkar Tambang. Padahal jelas bahwa konsep CSR yang ada di UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang Kita kenal dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL mengatur dengan jelas bagaimana pelaku usaha memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Baik dari aspek Sosial, Ekonomi, serta lainnya. Artinya keberadaan mereka harus berdampak positif bagi Masyarakat sekitar dan Lingkungan. Namun Hal ini sedikit terabaikan pihak ADT.

Penderitaan masyarakat sekitar Tambang menjadi lengkap ketika banyak Oknum yang menjajikan pekerjaan Tambang dan meng- claim punya kedekatan dengan PT. Adi Daya Tangguh ataupun dengan sang Owner Anton Wijaya kemudian diduga memungut sejumlah uang administrasi dari calon Tenaga kerja namun pekerjaan yang dijanjikan tidak pernah ada. Bagai punguk merindukan bulan Masyarakat sekitar Tambang masih menanti berbagai asa dan harapan yang pernah dijanjikan; dijanjikan baik oleh pihak Tambang, Pemerintah Daerah ataupun mereka yang hari ini menjelma bak malaikat-malaikat kebaikan. Kasiangggeee… padahal itu semua hanya Angin Syurga.

Sampai saat ini Masyarakat Tambang terus bertanya-tanya, sesungguhnya kehadiran PT. Adi Daya Tangguh ini untuk memberikan kesejahteraan atau malah sebaliknya. Karena mereka merasa bahwa ada ‘asas pemanfaatan’ atas eksploitasi secara besar-besaran yang dilakukan oleh PT. Adi Daya Tangguh. Lalu dimana peran Pemerintah Daerah, peran Wakil mereka diperlemen Daerah Kab. Taliabu; mengapa tidak satupun Perda atau regulasi yang berpihak kepada mereka. Sampai kapan mereka harus menjadi saksi dari Drama memuakan ini, atau dimana berakhirnya pemandangan mengenaskan saat conveyor Tambang mengalirkan pundi-pundi kesejahteraan mereka dan membawanya lewat laut lepas. Apakah mereka harus berteriak lantang agar mereka semua mendengar: JANGAN RAMPOK KEBAHAGIAAN DAN KESEJAHTERAAN KAMI !!!

Wacana berkembang bahwa Pemerintah Daerah Kab. Taliabu mempunyai posisi tawar yang lemah pasca berlakunya Peraturan Tambang yang baru, yang sekaligus menjadi babak baru Penderitaan Masyarakat Todoli dan sekitar Tambang. Bahwa regulasi ini sangat menguntungkan Pemerintah Provinsi dan kemudian meng-anak-tirikan Pemerintah Daerah Kabupaten dimana PT. Adi Daya Tangguh melakukan explore atas apa yang terkandung diperut Bumi Wilayah Kab. Pulau Taliabu. Bahkan issue yang berkembang kemudian wilayah ini akan menjadi “Objek Vital” Negara yang artinya segala regulasi ada di Pemerintah pusat. Jika saja hari ini terbit Perda atau Perbup atau regulasi apapun itu yang bisa mengakomodir hak-hak Masyarakat Tambang tentu keresahan yang berkepanjangan ini akan berakhir.

Sikap ambigu Pemerintah Kab. Taliabu untuk memanggil para pihak yang berkepentingan untuk duduk bersama ADT harusnya sudah tidak ada lagi. Karena pasca ADT melakukan produksi dan rampungnya smelter itulah saat yang tepat untuk ADT melakukan rekonsiliasi Kontrak Karya sebagai Komitmen ADT untuk melakukan Pembangunan terhadap Masyarakat sekitar. Semua pihak harus peduli terkait hal ini, semua stake holder harus bisa duduk bersama untuk merumuskan hal-hak yang kemudian bisa di serap Masyarakat sebagai suatu berkah dan kebaikan sesuai amanah UU. Karena secara hierarkie mulai dari UUD 45, UUPT No. 40 Tahun 2007, UU No. 4 tahun 2009 tentang Minerba, serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku tersirat membawa amanah untuk kebaikan bersama.

Penulis Adalah Presedium Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Indonesia (AMPDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here