Beranda Politik AMPDI Geruduk Istana Terkait Sengketa Pilkada Malut

AMPDI Geruduk Istana Terkait Sengketa Pilkada Malut

0
BERBAGI

RadarKotaNews – Ratusan massa dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Indonesia (AMPDI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Iatana Negara Jalan Medan Merdeka utara, jakarta pusat, Jumat (9/11/18) terkait bola Panas sengketa Pilkada Maluku utara yang kini berada di MK, sebab MK adalah Palang pintu terakhir Hukum di Indonesia.

“Kini bukan hanya mata Masyarakat Maluku Utara yang memandang kesana, namun semua Mata Masyarakat Indonesia se-Nusantara melirik ke MK.”kata koordinator aksi Muhammad Zein Ohorella.

Hal ini dikarenakan MK sebagai institusi Penegak Hukum kemudian berpolitik atau menggunakan Konstruksi Politik dan bukan menggunakan Konstruksi Hukum yang menjadi Base on keputusannya, maka Rusak, Hancur dan Lembur iklim demokrasi di Maluku Utara.

“Bukan hanya Masyarakat Maluku Utara yang kehilangan Harapan, namun seluruh Masyarakat Indonesia.”ujar Zein.

Betapa Negara ini dan seluruh unsur penguasa-Nya memainkan peran biadabnya yang berpotensi meluluhlantakan tatanan hukum dan Pilar-pilar Demokrasi yang menjadi Pijakan Dasar dalam Kita berbangsa dan bemegara. Hanya Demi memuaskan syahwat dan Libido Kekuasaannya.

Menurur Zein, Berbagai Pelanggaran yang nyata didepan Mata menjadi kebenaran yang tak tercela, jangan jadikan kebenaran menjadi produk kehidupan kelompok sehingga mematahkan kepentingan rakyat Indonesia lebih khususnya rakyat Maluku utara yang kita cintai.

“lstana dan PDIP diduga berperan penting dalam berbagal kekacauan inl. Kekayaan Sumber Daya Alam di Maluku Utara disinyalir menjadi tujuan lstana secara membabibuta mempertahankan petahana. maluku utara juga bagian dari Negara Indonesia yang semestinya di jaga dan diberikan ruang haknya dan ruang demokrasi yang jujur dan adil.

Karena itu, lstana diduga meng-Atensi MK terkait Kekuasaan Kehakimannya, ini yang berpotensi merusak Iklim dan Alam Demokrasi di Maluku Utara, ini sangat berbahaya maluku utara menjujung tinggi pesta demokrasi pada pileg dan pilpres 2019 melihat dari proses demokrasi pemilihan gubernur Maluku utara beberapa bulan lalu banyak intervensi dari istana dan partai PDIP sebagai partai pengusung ke AGK-YASIN sekaligus sebagai partai penguasa.

“lni menjadi potensi bahwa Provinsi Maluku Utara menolak langsung secara tegas Pileg dan Pilpres 2019 yang akan datang.”jelasnya

Kemudian, terkait berbagai perbuatan melawan hukum sang-Petahana yang diduga didukung atau ada back-up dari Kementerian tertentu menjadi sinyalemen bahwa telah mati suri Demokrasi di Republik yang Kita Cintai,

“lnnalillahi…Lalu apa Kita harus diam? atau cukup berpangku tangan??? Ingat …!! mendiamkan kejahatan adalah bagian dari pada kejahatan itu sendiri.”tegasnya

Maka dari itu kami yang tergabung dalam AMPDI, menuntut :

Pertama, Pecat Ketua KPUD Maluku Utara Syahrani Sumadayo yang merupakan Penjahat Demokrasi.

Kedua, Hakim MK jangan sampai masuk angin, dan ikut berkonspirasi memenangkan Saudara Pemohon AGK Yasin.

Ketiga, MK jangan menggunakan kekuasaan Kehakiman untuk kepentingan tertentu yang berpotensi merusak System Demokrasi Indonesia.

Keempat, Mendagri Cahyo Kumolo harus bertanggungjawab atas dugaan terbitnya SK Mutasi yang mendukung Petahana untuk melakukan Kejahatan Administratifnya.

Kelima, Jokowi dan PDIP jangan menggunakan kekuasaannya untuk merusak System Demokrasi Indonesia.

Kelima, Boikot Pilpres 2019 jika terbukti lstana menjadi Dalang semua kekacauan Demokrasi di Maluku Utara.

Adapun elemen yang tergabung dalam aksi tersebut :
Garda Muda Palapa, Aliansi masyarakat untuk demokrasi Indonesia (AM – PDI), Ikatan Intelektual muda Talibatu (ALMUT), Barisan Rakyat untum Demokrasi Aman (BARAKUDA), Aliansu Masyarakat untuk Reformasi dan Demokrasi. (ARMADA), Forum Kajian Study & Demokrasi Maluku Utara, Ikatan Muda IMM MU Muslim Maluku Utara.(fy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here