Beranda Ekonomi AMM: Luruskan Regulasi Importasi Garam dan Tegakkan Sanksi

AMM: Luruskan Regulasi Importasi Garam dan Tegakkan Sanksi

214
0
BERBAGI
alterntif text

Hidup Rakyat Indonesia ! Hidup Rakyat Madura ! Hidup Petambak Garam !

Oleh: MASHUD (Koordinator AMM)

RadarKotaNews – Pulau Madura dikenal dengan Pulau Garam Indonesia ! Karena sejak jaman Belanda hingga sekarang adalah salah satu daerah penghasil garam. Produktifitas Madura pada tahun 2017 mencapai 436.929,95 MT dari produksi Nasional 2,1 juta MT. Sedangkan kebutuhan Nasional mencapai 4,2 juta MT.

Inilah alasan utama Indonesia impor garam, disamping alasan produksi garam Nasional belum memenuhi standar kualitas industri. Namun sulit dinalar jika dalam regulasi impor dibedakan Garam Industri dan Garam Konsumsi, jika faktanya di Pasar Dunia tidak ada pembedaan itu, KKP dengan program geomembrane-nya bisa memproduksi 125 MT/Ha dengan kualitas minimal 96% dan sudah ada pabrikan yang dapat memproduksi garam dengan kualitas NaCl 99%.

Memang benar, industri CAP (clor alkali plant) membutuhkan garam kualitas diatas 96%, namun sulit dinalar jika ANEKA PANGAN, PENYAMAKAN KULIT dan PENGASINAN IKAN digolongkan dalam GARAM INDUSTRI.
Ini hanya penyelundupan kepentingan dalam sebuah regulasi. Betapa tidak, harga US $ 25-30/MT bisa dijual Rp. 2.000,-/kg. Inilah yang menyebabkan sementara pihak menghalalkan segala cara, hingga aturan sanksi dalam regulasi itu juga tidak ditegakan.

Maka dengan ini kami prihatin akankah Program Swasembada Garam berhasil jika pembuatan regulasi bisa dimainkan dan sanksi yang dibuat hanya untuk dilanggar tanpa penegakan.

Maka kami MENGGUGAT : aksi ‘tutup mulut dan tutup mata’ oleh mereka yang pura-pura tidak mengetahuinya hingga menyebabkan masyarakat penambak garam yang mayoritas rakyat kecil semakin merana dan ‘papa’. Apa kabar para pelaku BEGAL GARAM ?

Dan kami Menggugat : Luruskan Regulasi Importasi Garam dan Tegakkan Sanksi.

Importasi Garam memang penuh dengan kejanggalan. Dimulai dari terbitnya izin impor garam dengan total alokasi 2,37 juta MT oleh Kemendag pertanggal 4 Januari 2018 terhadap 21 perusahaan tanpa sepengetahuan KKP selaku pihak yang memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kepada siapa saja, dan dalam jumlah berapa.

Hal ini telah menimbulkan disharmoni antara KKP disatu sisi dengan Kemenperin dan Kemendag. Sehingga Presiden Jokowi menerbitkan PP No.9 Tahun 2018. Bukankah wajar jika kami mengatakan ada kecurangan administrasi disini yang mungkin saja sengaja dimainkan ?

Permainan regulasi sangat sulit kami jangkau. Namun yang terang-terangan dan yang sudah terbukti saja perlu ditegakan.

Presiden Jokowi tahun 2015 pernah melakukan sidak di Tamjung Perak dan benar telah terjadi OTT kasus penyuapan pada bulan September 2015, dimana Direktur dari PT. Garindo Sejahtera Abadi, Lucia K. tertangkap basah menyuap Dirjen Perdagangan Luar Negeri Partogi Pangaribuan.

Maka Lucia K. dan Partogi masing – masing diganjar hukuman penjara dalam Perkara di Pengadilan Jakarta Pusat Nomor : 160 /Pid.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tgl. 11 April 2016. Apakah ada sanksi terhadap PT. Garindo sesuai ketentuan ? Ternyata faktanya Ijin Impor PT. GARINDO tetap jaya. Justru ditahun 2016 dan 2017 PT. GARINDO malah diberi kuota impor yang melimpah.

Hal ini terbukti. Ditengah-tengah kondisi terjadinya kelangkaan garam di masyarakat pada pertengahan 2017, apa yang terjadi ? Menteri Pertanian besama-sama Kapolda Jatim, dan GUS IFUL telah melakukan penggerebekan Gudang PT. GARINDO di Manyar, Gresik. Ditemukan timbunan garam impor sebanyak 116.000 MT. Beritanya memang heboh, namun lama-lama padam ditelan gigihnya perjuangan Petambak Garam Madura yang susah meningkatkan taraf hidupnya.

Perkara ini selanjutnya menyeret Direktur boneka PT. GARINDO SEJAHTERA ABADI ke Pengadilan Negeri Surabaya dan diputus pada tanggal 5 Maret 2018. Apakah perkara ini disidangkan dengan benar atau tidak, sulit diketahui, dan mengapa tidak disidangkan di Pengadilan Gresik ? Adalah hal yang sangat mencurigakan seperti kasus-kasus yang melibatkan PT. GARINDO, seperti perkara memainkan harga garam di Sumatra yang menyebabkan KPPU turun tangan dan memberikan sanksi ringan.

Sesuai hasil penelusuran kami, dalam perkara No.3615/Pid.Sus/2017/PN.Sby., Jaksa NUR RACHMAN, S.H. dan SABETANIA R. PAEMBON, S.H. telah mendakwa Direktur Utama boneka MOCH. ANSHORI, SIP, melakukan produksi garam konsumsi tidak memenuhi SNI tentang kandungan minimal Yodium, dan memperdagangkan hasilnya kepada saksi ABD. MUIN dengan harga Rp.3.100,-/kg. dan oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti bersalah melanggar dakwaan tersebut. Bukankah ini juga melanggar ketentuan importasi garam bahwa importir dilarang memperdagangkan atau memperjualbelikan garam yang diimpornya ?

Masih ditambah pula dengan kejanggalan lainnya yaitu adanya impor garam yang masuk ke gudang PT. GARINDO di Manyar Gresik yang juga digerebek oleh DPRD JATIM. Melalui perusahaan ‘kemarin sore’, yaitu PT. Mitra Tunggal Swakarasa Pamekasan, namun sesuai data di Kemendag merupakan perusahaan yang bergerak pada industri pengasinan ikan.

Namun pada kenyataannya, sesuai dengan isi dokumen TDP di Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pamekasan, dia adalah perusahaan yang bergerak pada ekstraksi garam, pengolahan garam non-pangan, dan garam konsumsi. Lalu untuk apa garam yang diimpor dimasukan ke Gudang PT. GARINDO di Gresik dan dimana kegiatan pengasinan ikannya ? Ini juga indikasi kalau garam impor itu diselewengkan untuk garam kebutuhan konsumsi.

Jikapun benar perusahaan itu bergerak di bidang pengasinan ikan lalu sesuai dengan izin Kemendag untuk mendapatkan alokasi impor garam, lucunya adalah ketika mendapatkan keterangan dari direkturnya yang mengatakan bahwa perusahaannya memang bergerak di pengasinan ikan tapi bukan berarti memiliki kegiatan pengasinan ikan.

Masih menurut Arya Sugieta Mulyono, perusahaannya bukanlah pengguna akhir. Mereka mengolah lalu mendistribusikan. Padahal tertulis jelas pada surat pernyataan bermaterai tertandatangani oleh Direktur PT Mitra Tunggal Swakarasa bahwa perusahaan tersebut tak akan memperjualbelikan garam impor pada pihak lain. Lucu bukan ?! Ini jadinya seperti perusahaan yang tidak tahu perusahaannya sendiri.

Secara formal antara PT. Garindo dan PT. Mitra Tunggal Swakarsa adalah subyek yang berdiri sendiri. Namun adanya fakta garam impor itu tidak ada di Pamekasan, dan sesuai hasil sidak DPRD Jatim ditimbun di Gudang milik PT, Garindo di Gresik adalah sulit untuk dinalar jika hal ini tidak ada keterlibatan PT. Garindo.

Berdasarkan penelusuran Tirto.Com memang ada benang merah dan hubungan yang sangat erat antara PT. Garindo dengan PT. MTS. Karena jika ditelisik pemegang sahamnya, baik Garindo maupun MTS, pemilik utama sahamnya adalah keluarga Agus Mulyono (dengan pembagian saham yang cukup cerdik).

Dilihat dari ‘kilatnya’ proses pendirian PT. MTS hingga diberi jatah impor oleh Kemendag waktunya tak lebih dari 3 bulan 20 hari, ditambah dengan tumpang tindihnya informasi ini, kemudian kenyataan adanya hubungan erat antara Garindo dan MTS, wajar bukan jika kami berpikir carut marut importasi garam ini segera untuk diselesaikan dari apa yang sudah terbukti dulu.

Kami tidak sepakat adanya pembiaran taktik ganti baju tapi pemain sama yang sedang dilancarkan ini. Karena hal ini akan ditiru oleh perusahaan lain yang masuk dalam kategori Begal Garam. Yang ujung-ujungnya akan menghalang-halangi Program Pemerintah untuk mensejahterakan masyarakannya dengan Swasembada Garam Di Tahun 2020.

Rakyat butuh keadilan! Meskipun mereka (para penambak) adalah rakyat kecil yang terkesan diam, tetap saja mereka punya hak yang sama. Dengan ini kami menyatakan melawan impor garam dan kami mengajukan tuntutan :

Pertama, Meminta DPRD Jatim untuk memberikan Interpelasi kepada pemerintah atas kebijakan tentang pengendalian komoditas garam impor sesuai UU No. 7 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Petambak Garam.

Kedua, Mendesak DPRD Jatim untuk mendesak Kemenperin, Kemendag dan KKP bersatu dan lebih serius untuk mengemban misi Program Pemerintah merealisasi SWASEMBADA GARAM DI TAHUN 2020.

Ketiga, Meminta DPRD Jatim untuk mengawasi Impor Garam Industri TIDAK MEREMBES untuk kebutuhan konsumsi.

Keempat, Kembalikan Regulasi Impor Garam seperti semula, dengan mewajibkan importer garam untuk membeli garam lokal.

Kelima, Mendesak DPRD Jatim untuk meminta pertanggungjawaban Kemendag untuk menegakan aturan karena sebagai pihak telah menerbitkan Surat Persetujuan Impor kepada PT. GARINDO dan PT. MITRA TUNGGAL PERKASA yang ternyata telah terbukti melakukan pelanggaran importasi garam.

Penulis adalah Aliansi Mahasiswa Madura (AMD)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here