Beranda Suara Rakyat Akrobatik Politik DPRD Provinsi Malut

Akrobatik Politik DPRD Provinsi Malut

0
BERBAGI
Foto: Rahman Latuconsina, SH

Oleh: Rahman Latuconsina, SH

RadarKotaNews, Maluku – Sengketa Pilkada Maluku Utara sangat menarik untuk dijadikan kajian dan study Demokrasi di Indonesia. Bagaimana tidak, diduga hampir semua Lembaga Negara ikut menciderai dan meluluhlantakan tatanan Demokrasi yang ada di Maluku Utara. Lihat saja mulai dari Kepolisian Polda Malut, KPU Provinsi Malut kini mulai DPRD Provinsi Malut mulai memainkan perannya.

hanya me-remainder, ketika sengketa Pilkada Malut bergulir di MK dengan arahan PSU maka putusan MK saat itu adalah, terkait angka-angka suara sesuai perintah PSU (Pemungutan Suara Ulang) dibeberapa daerah, dalam amar putusan MK hal yang perlu menjadi catatan adalah:
1. Suara terbanyak Paslon No. Urut 3 AGK-Yasin dengan jumlah suara: 176.669

2. Suara terbanyak kedua adalah paslon No. Urut 1 AHM-Rivai dengan jumlah suara 175. 749

(putusan tersebut bersifat final dan bidding), artinya langsung mempunyai kekuatan Hukum yang tetap atau “INCRAHT”.

Kemudian, dalam amar Putusan MK juga menjelaskan terkait pelanggaran lain, yakni dugaan Pelanggaran Administrasi dan lainnya adalah bukan merupakan domain atau wilayah MK untuk memeriksa dan memutuskan.

Sangat jelas putusan Mahkamah Konstitusi yang saat itu sebagai Pemohon adalah AGK-Yasin dan KPU Provinsi sebagai Termohon.

Kemudian hal tersebut disikapi oleh Paslon No. urut 1 dengan melakukan gugatan ke PTUN terkait KPU Provinsi yang mengabaikan berbagai temuan dilapangan yang masuk sebagai kecurangan Demokrasi dan dilarang oleh UU PKPU, maka gugatan tersebut oleh Paslon No. urut 1 AHM-Rivai dan pihak tergugat adalah KPU Provinsi Malut.

Maka dengan digelarnya proses peradilan terkait babak baru sengketa Pilkada Malut, dimohon semua Pihak bersabar untuk menunggu hasil dan Putusan PTUN Maluku akan hal ini, mengingat juga masa bhakti Gub. Malut Periode 2014-2019 sampai pada bulan Mei. Jadi masih banyak luang waktu untuk menetapkan & melantik Gub. defenitif Masa Bhakti 2019-2024, insha Allah tidak akan ada Plt atau Chartecer. Namun yang terjadi sungguh sangat mengecewakan Masyarakat.

DPRD Malut malah menggelar pleno lebih awal menuju sidang Paripurna untuk melantik Pasangan AGK-Yasin, ini jelas “Mengangkangi Hukum dan Merusak Prinsip Demokrasi”.

DPRD Provinsi Maluku Utara sangat buruk dalam memberikan Pendidikan Politik bagi Masyarakatnya. Jelas Undangan Rapat tertanggal 4 Januari 2019 terkait sidang Paripurna yang ditandatangani Wakil Ketua DPRD Ishak Naser, SE berpotensi menimbulkan Konflik Horizontal antar pendukung Paslon dan jelas menimbulkan keresahan di Masyarakat, ini sangat berbahaya.

Sikap DPRD Maluku Utara terhadap Gub. Petahana Abdul Gani Kasuba sangat aneh dan tidak simetris saat DPRD Malut melaporkan petahana ke KPK terkait berbagai dugaan Korupsinya, kok ini tiba-tiba ingin cepat melantiknya, ini kan Aneh. Jelas DPRD Provinsi Malut masuk angin dan terlihat ber-akrobatik ditengah sengketa Pilkada Maluku Utara.

Penulis Adalah Presedium Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Indonesia (AMPDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here