Beranda Nasional Ahok Harus Hentikan Penggunaan Tentara Untuk Perangi Rakyat

Ahok Harus Hentikan Penggunaan Tentara Untuk Perangi Rakyat

0
BERBAGI

Jakarta, Radarkotanews.com – Keberhasilan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menggusur warga masyarakat di kawasan Kalijodo, menyusul kesuksesan menggusur warga masyarakat di tempat-tempat lain di Ibukota sebelumnya, belum layak dicatat sebagai prestasi. Karena dari kawasan tergusur itu, tampak jelas jejak-jejak pengkhianatan dan pelanggaran terhadap (nilai-nilai) demokrasi.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M Massardi membeberkan penggunaan tentara (militer) bersenjata lengkap dari kesatuan di bawah komando Panglima Kodam Jaya, Mayjen Teddy Lhaksamana untuk “memerangi” warga (sipil) agar hengkang dari kawasan yang akan dibebaskan Pemprov DKI, bukan saja merupakan pelanggaran berat terhadap (nilai-nilai) demokrasi, bahkan melanggar hak-hak sipil. Karena dalam situasi perang sekalipun, militer bersenjata tidak boleh dihadapkan untuk memerangi masyarakat sipil.

Menurut Adhie. Di Makodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur, Rabu 17 Februari 2016, kepada wartawan Pangdam Jaya memang membantah kehadiran pasukannya di kawasan Kalijodo (Ahad, 14/2) bagian dari skenario Pemprov pimpinan Ahok untuk memerangi warga sipil. Bukan juga untuk mengintimidasi masyarakat di Kalijodo. “Tidak ada, tidak benar itu. Mana ada TNI atau Polri intimidasi masyarakat. Itu nggak ada itu,” kata Mayor Jenderal Teddy.

Akan tetapi sambung Adhie, menurut akal sehat, apabila pasukan militer keluar barak dengan persenjataan lengkap, hanya ada tiga (3) alasan: 1. Latihan perang, 2. Tugas negara untuk pengamanan instansi vital (karena ada ancaman kekuatan besar bersenjata), atau 3. Perang melawan musuh negara.

Rakyat Indonesia mungkin saja percaya 100 persen kepada Pangdam Jaya, bahwa pasukan bersenjata lengkap yang “kongkow” di Kalijodo bukan untuk mengintimidasi. Tapi merupakan “hak psikologis” warga Kalijodo untuk merasa terintimidasi dengan kehadiran tentara bersenjata lengkap itu. Karena hari-hari sebelumnya mereka sudah terteror oleh ancaman pengusiran Pemprov DKI.”ujar Adhie M Massardi di Jakarta, Senin (22/02/2016).

Oleh sebab itu, dirinya meminta kepada Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk menghormati hak-hak sipil, dan tidak lagi menggunakan kekuatan militer (termasuk polisi/Brimob bersenjata lengkap) untuk menghadapi warga masyarakat yang kawasannya hendak digusur demi pembangunan, yang pada akhirnya hanya akan menguntungkan para pebisnis properti belaka.

Puluhan tahun bangsa ini berjuang tak kenal lelah dan bahkan berdarah-darah untuk keluar dari sistem yang represif, sehingga bisa berjalan di ranah demokrasi. Puncak perjuangan rakyat Indonesia memasuki ranah demokrasi terjadi dalam gerakan reformasi (1998), dan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 1999 mempertaruhkan seluruh jalan perjuangannya selama puluhan tahun untuk mendorong militer di negeri ini kembali kepada khitahnya, tidak lagi berada di panggung politik dan dijadikan instrumen penjaga kekuasaan seperti di zaman Orde Baru.”ungkapnya.

Ia menilai langkah Ahok kembali menarik militer ke panggung politik untuk mengamankan kekuasaannya bukan saja menarik mundur hal yang sudah diperjuangkan lama rakyat Indonesia, tapi juga berbahaya bagi militer (TNI) sendiri karena akan dianggap sebagai “musuh rakyat” sebagaimana di zaman orba. Padahal Menhan Jenderal TNI (Pur) Ryamizard Ryacudu sedang giat menggalang kekuatan rakyat untuk menyatu dengan TNI dalam program “bela negara”.

Apakah Ahok lupa bahwa dirinya bisa menjadi penguasa di Ibukota merupakan bagian dari “berkah demokrasi”? Dan apakah Ahok paham bahwa kekuatan utama demokrasi adalah “dialog, dialog dan dialog”?

Adhie percaya, sebagaimana diajarkan Gus Dur kepada dirinya, tidak ada persoalan di muka bumi ini yang tidak bisa diselesaikan dengan dialog yang dilakukan dengan jujur. Karena itu, dirinya percaya, warga Kalijodo dan lain-lain sesungguhnya bisa diajak dialog. Kuncinya: kejujuran!

Trakhir Adhie menambahkan, mereka hanya akan melakukan perlawanan bila dalam dialog itu tersembunyii ketidakjujuran. Misalnya, mengatakan untuk mengembalikan “jalur hijau” tetapi faktanya untuk kepentingan raja properti Ibukota. Mengatakan untuk meningkatkan harkat dan martabat warga Jakarta, tapi faktanya untuk meningkatkan harga tanah sekitar yang sudah dikuasai para taipan. Dst.(ID) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here