Beranda Ekonomi AEPI: Pertumbuhan Ekonomi Stagnan 5 Persen Indonesia Tertinggal Negara Tetangga

AEPI: Pertumbuhan Ekonomi Stagnan 5 Persen Indonesia Tertinggal Negara Tetangga

0
BERBAGI

RadarKotaNews – Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia ( AEPI) Salamudin Daeng, mengatakan kebijakan yang kita buat ini tidak memiliki satu dasar kepentingan, tapi untuk kepentingan perorangan tertentu, sebeb kebijakan seperti ini bisa di bilang adalah pesanan,

“Pemerintah kita ini cicil mencicil, salah satu program terbesar di indonesia ini, kebijakan pemerintahnya berubah-ubah berarti kebijakan ini hanya perorangan yang tau dalam kekuasaan ini,”kata Salamudin dalam Diskusi dengan mengangkat thema “Menyoal Kebijakan Relaksasi Daftar Negatif Investasi” di Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi, Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, selasa (27/11/18)

Menurut dia, pemerintah sebetulnya menepati janji-janjinya, masak seorang Presiden mempertanyakan masalah import!, karena takut kepada aktor yang membiayai dia, akibat gertakan yang dibuat.

“Kita menghadapi keadaan dengan cina sekarang yang sudah hampir mengusai perekonomian kita, ini yang kita takutkan kalau dari pihak Presiden dan Pemerintah tidak ambil tindakan untuk perekonomian dan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia, jangan hanya menjadi boneka saja, yang selalu di atur oleh dalangnya,”terangnya

Pasalnya, Pertumbuhan Ekonomi Stagnan 5 Persen, Indonesia tertinggal Negara tetangga. dimana Kondisi ekonomi saat ini terjadi karena memang pasar keuangannya sedang mengalami kondisi jenuh. Jadi, uang atau likuiditas itu tidak memiliki ruang untuk melakukan ekspansi, itulah yang terjadi ketika Jokowi berkuasa.

Kita catat enam tahun dari 2008. Salamudin mengungkapkan, Di era SBY memang sudah ada rancangannya, itu besar sekali ada macam-macam untuk ekspansi di dalam sektor infrastruktur, Tapi di era Jokowi semua itu menemukan momentumnya. Karena pemerintahan Jokowi memiliki pemikiran yang sama dengan logika krisis itu. Sehingga kata dia, munculah rencana untuk merealisasikan sekitar 25 sampai 300 miliar dolar AS untuk rencana infrastruktur di Indonesia antara 2014-2019.

Dan itu besaran anggaran infrastruktur tahun depan, Salamudin perkirakan mencapai Rp 409 triliun yang terdiri dari infrastruktur ekonomi sebesar Rp 395,1 triliun, infrastruktur sosial Rp 9 triliun dan dukungan infrastruktur Rp 4,9 triliun yang direncanakan oleh Indonesia. Itu sejalan dengan pemerintahan global.

Karna itu, semakin besar utang untuk pembangunan infrastruktur, maka belanjanya ditentukan oleh asing. Lantas utang negara bagaimana?. Sama saja walaupun masuk ke dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap saja ada komitmen untuk mengimpor barang-barang kebutuhan di dalam pembangunan infrastruktur ini, jadi tidak heran ketika proyek infrastruktur kita bangun sebesar ini, justru pabrik besi baja dan semen kita bangkrut.

“Ini tidak terbangun kinerja yang baik”.pungkasnya.(adrian)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here