Beranda Hukum Ada Skandal Atau Mafia Dalam Kasus Penyelesaian HAM Berat Masa Lalu

Ada Skandal Atau Mafia Dalam Kasus Penyelesaian HAM Berat Masa Lalu

0
BERBAGI

Radarkotanews.com – Wakil Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), Puri Kencana Putri mengatakan bahwa KontraS selama kurang lebih tiga minggu ini mendapatkan beberapa informasi yang patut di ketahui publik, bagaimana negara akan menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat di masa lalu. Tapi kemudian temuan ini ataupun informasi-informasi ini tidak banyak di ketahui oleh publik.

“Informasi ini di kategorikan sebagai skandal atau upaya untuk meniadakan. Keadilan dan meniadakan proses hukum terhadap pemulihan martabat terhadap korban dan keadilan terhadap korban dan publik indonesia.”ujar Puri Kencana Putri dalam siaran persnya di Kantor KontraS, Jakarta, kamis (07/04).

Sementara di tempat yang sama Devisi Pembelaan hak-hak korban dan Anti Impunitas KontraS, Ferri kusuma menyampaikan terkait dinamikan proses yang sedang di wacanakan oleh pemerintah yakni penyelesaian kasus pelanggaran berat di masa lalu, kita liat ada nuansa yang di sembunyikan.

Menurutnya, apa yang sebenarnya di perlukan para korban kita tau selama ini para korban sudah berulang kali mengingatkan pemerintah agar penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu dilakukan dengan cara transparan, artinya mekanisme yang tersedia di negara kita ini tetap harus di gunakan oleh pemerintah.

Namun sejauh ini dirinya melihat upaya pemerintah sebagaiman tadi di sebutkan ada skandal atau mafia dalam penyelesaian kasus ini, kenapa?, ini ada banyak TIM ada banyak orang terlibat tetapi aranya tetap ke rekonsiliasi padahal sejak awal pemerintahan presiden jokowi kita sudah mengingatkan, bahwa rekonsiliasi itu bukan solusi menyelesaikan dalam kasus pelanggaran Ham berat masa lalu.

Karna HAM sebagai lembaga diberikan mandat menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, ini juga ikut-ikutan dalam proses merekonsiliasikan penyelesain pelanggaran HAM berat masa lalu, semestinya posisi Komnas HAM ini bagaimana memastikan hasil laporan penyelidikan mereka itu di tindak lanjuti oleh kejaksaan Agung ketingkat penyelidikan.

Ferri menilai, sejak kejagung di pimpin oleh HM Prasetyo tidak ada itiikat baik untuk melakukan menyidikan padahal jelas sekali mandat dia sebagai jaksa agung melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus yang diduga kuat adanya unsur pelanggaran HAM berat ini, ini yang ia sayangkan kenapa usaha dorongan atau suara para korban tidak pernah di respon atau di akomodir oleh para pejabat negara ini yang di berikan tugas oleh persiden jokowi untuk merumuskan jalan penyelesaian kasus pelanggaran ham masa lalu.”tutup Ferri.(ID)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here