Beranda Politik Ada Motif Politik Dan Ekonomi Dalam Mengajukan Revisi UU Terorisme

Ada Motif Politik Dan Ekonomi Dalam Mengajukan Revisi UU Terorisme

0
BERBAGI

Jakarta, Radarkotanews.com – Kita pernah mendengar revisi undang undang terorisme, deradikalisme itu apa, dan undang-undang BNPT bagaimana?

Koordinator KontraS, Haris Azhar menilai Pemerintah tidak adil dalam memberlakukan hak pada masyarakat. Harusnya pertanggungjwabannya yang dilakukan negara harus lengkap. Ia membandingkan dengan negara lain, seharusnya kita sudah punya KUHP dan undang-undang teroris. Tidak adil jika bukan melihat pada penegakan hukum, aneh kenapa pemerintah/polisi terkesan terburu-buru ungkap kasus bom thamrin?

“Saya khawatir itu semua dilakukan untuk penuhi respon publik.” Kata Haris dalam diskusi “Rencana Revisi Undang-Undang Anti Terorisme Di Indonesia” di bilangan menteng Jakarta, minggu (28/02/2016).

Sambung Haris, Ia yakin seharusnya ada ruang egaliter disana yang seharusnya memberi ruang bagi publik.
“Terorisme trus terjadi, tapi upaya pencegahannya dengan melakukan penangkapan yang hanya 7 hari.”

Selain perihal ketertutupan pemerintah, hal lain yang perlu dirinya sikapi adalah proses penangkapan.”Ungkapnya.

Menurutnya, Jika mengacu pada sistem peradilan dinegara-negara lain, harusnya tersangka pelaku didaftarkan dulu keperadilan dan saat pembebasan pun harus ada jaminan. Di Indonesia kata dia, teroris setelah ditangkap kemudian dilepaskan tapi untuk mencari bukti.

Menjadi seorang intelijen sebenarnya sudah punya banyak keistimewaan dan kemewahan dalam melakukan tugasnya. Masih ada suatu motif politik dan ekonomi dalam mengajukan revisi undang-undang terorisme.

Ia menilai, pemerintah yang baru sepertinya belum mengerti dengan pemerintahan, kok konsultasi dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak seharusnya.

“Penangkapan yang dilakukan selama ini salah penafsiran, sebab penangkapan tidak bisa dilakukan jika hanya untuk cari informasi.”tutupnya.(SA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here