Beranda Ekonomi Ada Keraguan Dengan Program Pemerintah Membeli Saham Freeport 51 Persen

Ada Keraguan Dengan Program Pemerintah Membeli Saham Freeport 51 Persen

136
0
BERBAGI

RadarKotaNews – Mengenai Freeport banyak hal tentang Freeport sejak kontrak karya, Kontrak tersebut berakhir tahun 2021.

Begitu di katakan Anggota DPR RI Komisi 7 Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih dalam diskusi yang bertajuk “Freeport Untuk Siapa ?” Yang di gelar oleh Komnas Rim – Forum 33 di Sekretariat ILEW Jalan Veteran, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (13/02).

Menurut Eni, Freeport harusnya membangun smelter, setiap kali rapat Koordiansi dengan Pak Menteri saya sering menyampaikan kepada Pak Menteri apakah yakin kita dapat saham 51 Persen dari Freeport itu.

“Saya pribadi juga meminta kepada pak Menteri supaya transparan tentang hasil Negosiasi dengan Pihak PT Freeport.”katanya.

Selain itu Eni juga bertanya apabila 51 Persen saham di tangan kita (Indonesia) lantas dimana kendalinya, Kemudian kita mau membeli Saham tersebut kemudian Dananya dari mana, kalo kita hutang secara tidak langsung kita harus membayarnya. Menurut dia, sebaiknya menunggu sampai selesai Kontraknya.

“Saya sangat ragu dengan pelaksanaan program pemerintah membeli saham Freeport 51 persen.”tegasnya

Lebih lanjut Eni mencontohkan, komitmen Freeport seperti membangun smelter di Gresik belum terealisasikan.

Oleh karena itu, sebaiknya Freeport memiliki iktikad baik dalam merealisasikan janji nya. Sehingga wajar jika kita menjadi ragu karena sikap dan langkah yang dilakukan Freeport tidak seiya dan sekata.

Terus terang saya sangat sedih kenapa kita harus membeli Tanah Air kita sendiri.“sesalnya.

Dalam kesempatan yang sama Pengamat Ekonomi AEPI, Salamuddin Daeng juga menjelaskan, Masalah saham Freeport yang melilit Indonesia saat ini tentu tak bisa dilepaskan dari asal-usul kesepakatan sebelumnya, yakni Kontrak Karya di tahun 1991.

Menurut Daeng, apa yang terjadi saat ini adalah akibat dari sebab yang diciptakan di masa lalu.

“Ketidaktegasan pemerintah yang tampak frustasi lantaran gagal mencaplok 51 persen saham PT Freeport Indonesia.”terangnya

Tidak hanya itu, Daeng juga melihat Undang undang Minerba dan PP 1/2017 maka Pemerintah secara tidak langsung telah melakukan Pelanggaran terkait Permasalahan Freeport.

(Degita)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here