Beranda Nasional Ada Dugaan Penyelundupan Hukum dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Proses Terbitnya Sertifikat di...

Ada Dugaan Penyelundupan Hukum dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Proses Terbitnya Sertifikat di Pulau Pari

0
BERBAGI

RadarKotaNews – Sebanyak 62 lembar SHM dan 14 lembar SHGB atas lahan di Kelurahan Pulau Pari Kecamatan Kepulauan seribu Selatan Kab. Kepulauan Seribu Telah diterbitkan oleh ATR /BPN Pada tahun 2014 – 2015, Sementara warga Pulau Pari telah tinggal, Menguasi dan memanfaatkan tanah itu turun menurun

Hal tersebut di sampaikan Masyarakat Pulau Pari bersama LBH Jakarta, Zulkifli dalam aksinya di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN RI Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Rabu (05/09)

Koordinator aksi, Zulkifli menambahkan, tanggal 9 april 2018 Ombudsman telah mengeluarkan laporan terkait akhir hasil Pemeriksaan (LAHP) bahwa ada Mal – Administrasi dalam penerbitan sekitar 76 sertifikat tersebut, menurut ORI tindakan Mal – Administrasi itu terdiri dari 3 tindakan :
Pertama, Penyimpangan Prosedur
Kedua, Penyalahgunan Wewenang
Ketiga, Pengabaian Kewajiban Hukum

Pasalnya, ORI memberikan waktu 2 bulan untuk BPN melakukan tindakan korektif, namun ATR/BPN tetap menyatakan bahwa sertifikat yang mereka terbitkan tidak Mal – Administrasi.

“ATR /BPN menolak LAHP Ombudsman. Ombudsman belum mencabut dugaan Mal – Administrasi dan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait sertifikat.”katanya.

Menurut warga Pulau Pari tenggang waktu korektif yang diberikan ORI kepada BPN sudah jauh melebihi batas seharusnya hasil korektif telah di serahkan Juni yang lalu, Selain itu tindakan korektif yang diminta bukan tindakan Perbaikan, warga akan menolak Jika tindakan Perbaikan yang dilakukan oleh BPN.

Karena itu warga Pulau Pari menuntut agar ATR/BPN Segera mencabut seluruh sertifikat yang dinyatakan Mal Administrasi tersebut.

“Warga juga menyatakan bahwa selama ini tidak pernah ada pengukuran atau pun pengumuman yang dilakukan oleh BPN. Hal ini juga di benar kan oleh Edi selaku RT setempat.”ungkap dia.

Selain itu, semua nama yang tercantum dalam sertifikat tidak satupun tinggal di Pulau Pari dan Hal ini semakin menguatkan bahwa adanya dugaan penyelundupan hukum dan Penyalahgunaan wewenang dalam proses terbitnya sertifikat di Pulau Pari.

“Sertifikat tangan diterbitkan juga dinilai ada unsur monopoli lahan dan Hal ini bertentangan dengan UUPA No. 5 Tahun 1960 yang melarang monopoli swasta.”tegasnya. (Adrian)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here