Abai Terhadap Aspirasi Publik, PB HMI MPO Tolak Revisi UU No. 30 thn 2002

RadarKotaNews – KPK hadir sekaligus menjadi alat koreksi lembaga pemerintah yang lebih dahulu ada untuk menangani perkara tindak pidana korupsi yang belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Hal tersebut di sampaikan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO), Zuhad Aji Firmantoro saat Konfrensi pers di Gedung KPK RI Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Selasa (17/9)

“Berbekal kewenangan yang diberikan UU No. 30 th 2002 integritas sumber daya manusianya serta ditambah dengan kepercayaan publik yang tinggi membuat KPK memiliki kualitas kerja yang cukup baik,”ujarnya

Setidaknya menurut dia, dalam pengamatan PB HMI MPO KPK tidak memiliki catatan melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang yang fatal. Namun, belakangan tiba-tiba kita dikejutkan oleh proses revisi UU No. 30 th 2002 yang mendadak tergesa-gesa hingga abai terhadap aspirasi publik serta pihak terkait.

“PB HMI MPO menyadari bahwa perubahan peraturan perundang-undangan suatu hal yang biasa atau dibolehkan manakala diperlukan, dengan tetap mengacu pada prosedur hukum yang berlaku,”jelas Zuhad

Namun, PB HMI MPO menilai perubahan atau penyempurnaan terhadap UU No. 30 th 2002 itu tidak terlalu mendesak untuk dilakukan saat ini. Sebab, Prosesnya juga terlihat abai terhadap pendapat publik. Oleh karena itu PB HMI (MPO) memilih untuk Menolak perubahan UU No. 30 th 2002 yang dilakukan saat ini. (Adrian)