#2019 Ganti Haluan Ekonomi, #Menangkan Pancasila

Oleh: Agus Jabo Priyono

Demokrasi bukan sekedar memberikan ruang kebebasan politik, tetapi harus memberikan kesetaraan, keadilan serta kemakmuran bagi umat manusia….

Demokrasi yang hanya memberikan kebebasan politik tanpa keadilan adalah demokrasi liberal, demokrasi anak kandung kapitalisme, demokrasi yang lahir dari revolusi Perancis, demokrasi milik kaum borjuasi yang berhasil merobohkan feodalisme penghambat kehidupan mereka.

Demokrasi borjuis, demokrasi liberal, adalah demokrasi yang berdiri hanya di atas satu kaki, yaitu demokrasi politik….

Perdamaian dunia hanya akan terwujud jika demokrasi masa lalu tersebut dikubur sedalam-dalamnya. Karena demokrasi liberal adalah wadah bagi persaingan serta pertarungan hidup yang tidak beradab, yang kuat menyingkirkan yang lemah.

Indonesia, para pendirinya sudah memiliki konsep, bahwa agar terjadi keseimbangan kehidupan umat manusia, demokrasi harus berdiri di atas dua kaki, yaitu demokrasi politik sekaligus demokrasi ekonomi, atau yang sering disebut dengan sosio demokrasi, demokrasi untuk rakyat banyak, bukan demokrasi untuk segelintir orang.

Maka untuk mengatur kehidupan bangsa Indonesia, di dalam UUD 1945 dirumuskanlah Pasal 33.

Bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, adalah milik negara, perekonomian disusun sebagai usaha bersama untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Bukan untuk kemakmuran segelintir orang, bukan untuk satu golongan, bukan untuk 1% menguasai 49%.

Itulah hakekat dari Pancasila sebagai filisofi, dasar dan arah dalam berbangsa serta bernegara….

Untuk mewujudkan hal tersebut bukan super man yang dibutuhkan Indonesia, tetapi super tim yang hebat, persatuan nasional yang kuat.

Siapapun yang mendapatkan mandat rakyat, itulah tugas mendasar yang harus segera diselesaikan….

Bangkit, Berani, Berdikari, Jayalah Indonesia kita….

Penulis adalah Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD)

(adrian)