Beranda Suara Rakyat SDMN: Kecam Tindakan Polres Gorontalo Terkait Penangkapan Massa Yang Menolak Eksekusi

SDMN: Kecam Tindakan Polres Gorontalo Terkait Penangkapan Massa Yang Menolak Eksekusi

0
BERBAGI

Oleh : Raden Deden Fajarullah

Menjelang diperingatinya hari HAM se-Dunia pada tanggal 10 Desember 2018 mendatang, Rakyat Indonesia kembali dipertontonkan dengan tindakan represif beserta penangkapan kepada 6 orang oleh Polres Limboto Gorontalo yang memperjuangkan untuk dibatalkannya eksekusi lahan warga di Limboto untuk Proyek Gorontalo Outer Ring Road (GORR).

Kejadian tersebut bermula pihak kepolisian dan pengadilan akan melakukan ekskusi lahan, tetapi dihadapkan dengan penghadangan oleh massa, kemudian tepat pada pukul 12.20 Wita massa direpresif oleh pihak kepolisian dan mengakibatkan adanya korban luka-luka dan penangkapan di pihak massa.

Jelas tindakan yang dilakukan oleh Polres Limboto adalah cerminan dari Negara sebagai perampas hak rakyat dari tempat tinggal dan penghidupan serta hak demokratisnya, semata-mata hanya untuk kepentingan pembangunan. Situasi demikian semakin menjelaskan bahwa pembangunan yang diselengarakan oleh Pemerintah Jokowi-JK tidak ditujukan kepada kepentingan rakyat.

Pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) adalah salah satu program Strategis Nasional di Gorontalo untuk mempermudah jalur investasi dan menarik minat investor untuk menanamkan Investasi di Gorontalo sebagai bentuk pelayanan dari Negara untuk menjalankan dikte kepentingan kapital monopoli.

Hal demikan adalah bentuk dari situasi krisis yang terus dibebankan kepada Negara jajahan dan setengah jajahan setengah feodal seperti Indonesia.

Dibawah Pemerintah Jokowi-JK pembangunan menjadi hal yang digembor-gemborkan untuk kemajuan Negara. Nyatanya, kondisi krisis akut yang dialami kapital monopoli terutama kapital monopoli Amerika serikat akan menghasilkan peningkatan kadar fasis dari suatu negeri, hal ini diperlihatkan oleh Pemerintah yang melaksanakan segala skema untuk mengamankan investasi di dalam negeri.

Maka, kami dari Serikat Demokratik Mahasiswa Nasional (SDMN) yang berada di 18 Kota di Indonesia menyatakan :

• Hentikan segala bentuk intimidasi, terror, represifitas dan kriminalisasi terhadap rakyat yang memperjuangkan hak demokratisnya!

• Bebaskan 6 orang yang di tahan oleh Polres Limboto Sekarang Juga!

• Batalkan Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi yang hakekatnya adalah pelaksanaan Neo-liberalisme Imperialis Amerika Serikat yang telah semakin memerosotkan penghidupan massa!

• Cabut Seluruh Peraturan dan perundang-undangan yang merampas hak demokratis Rakyat!

• Wujudkan Reforma Agraria Sejati sebagai jalan untuk Pembangunan Industrialisasi Nasional yang mandiri dan berdaulat!

SDMN juga menyerukan kepada seluruh Pemuda Mahasiswa dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengambil momentum di Hari Hak Asasi Manusia se-Dunia pada tanggal 10 Desember 2018 dengan menggalang dan terlibat aktif dalam kampanye massa melawan Paket Kebijakan Ekonom.

Penulis adalah Ketua Umum Serikat Demokratik Mahasiswa Nasional (SDMN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here